Ancaman Pidana ! Membuka Usaha “Rentenir” Tanpa Izin OJK Berujung Konsekuensi Hukum Serius
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami regulasi sebelum mendirikan usaha di sektor jasa keuangan, termasuk dalam bidang penagihan utang atau yang sering disalahartikan sebagai “retentir” (penahan/penyita barang).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha di sektor keuangan wajib memiliki perizinan resmi.
Membuka usaha tanpa izin dari OJK dapat menimbulkan dampak hukum yang sangat serius, termasuk sanksi pidana penjara dan denda fantastis.
Dampak dan Sanksi Hukum
Pelaku usaha jasa keuangan ilegal, termasuk mereka yang menjalankan fungsi penagihan utang (seperti debt collector yang bekerja di luar perusahaan pembiayaan resmi berizin), dapat dijerat dengan sanksi berat.
Berdasarkan informasi dari OJK, para pelanggar terancam hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda mencapai Rp 1 triliun.
Ketentuan ini berlaku karena perusahaan tanpa izin dianggap ilegal dan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan turunannya.
Mengapa Izin OJK Penting?
Kepatuhan terhadap perizinan OJK bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga kunci kredibilitas dan keberlangsungan usaha.
Usaha yang berizin OJK:
Mendapat kepercayaan dari konsumen dan investor.
Tunduk pada kerangka regulasi yang memastikan tata kelola yang baik ( good governance ), manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
Terhindar dari risiko penghentian operasional secara paksa oleh Satgas Waspada Investasi atau OJK sendiri.
Sebaliknya, usaha ilegal sering kali tidak memiliki hak hukum untuk memaksa pembayaran atau melakukan tindakan penagihan tertentu, karena landasan operasional mereka tidak sah.
Imbauan OJK dan Satgas
Waspada Investasi aktif melakukan penindakan terhadap kegiatan usaha jasa keuangan ilegal. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas lembaga jasa keuangan melalui saluran resmi OJK.
Untuk memverifikasi legalitas perusahaan, masyarakat dapat mengunjungi situs resmi OJK di ojk.go.id atau menghubungi layanan konsumen OJK untuk memastikan perusahaan tersebut terdaftar dan berizin.
(Red)
