Pranata Humas Wajib Ikuti Tren Pemberitaan di Media Arus Utama dan Medsos

Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib mengikuti tren pemberitaan terkini, baik di media arus utama maupun media sosial. Kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan menarik dinilai krusial di tengah gempuran berita yang masif saat ini.

Hal tersebut mengemuka dalam acara IKP Talks #12, bertajuk “Sharing Session Penulisan Rilis Pers Efektif”, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/11/2025). Acara ini diikuti secara luring dan daring oleh para pranata humas di seluruh kabupaten/kota di Jabar.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, Nidar Naim, menekankan pentingnya peran pranata humas dalam meluruskan berita negatif di tengah gencarnya pemberitaan kinerja pemerintah daerah. Ia mempertanyakan relevansi rilis pemerintah yang cenderung birokratis di era informasi yang serba cepat saat ini.

“Saat ini tren informasi yang disukai adalah yang tidak terlalu panjang dengan narasi singkat dan diperkuat dengan foto atau video,” ujar Nidar.

Menurut Nidar, humas perlu mengadopsi cara pandang baru dengan melihat kecepatan media, khususnya media sosial. Selain itu, humas harus mampu membaca point of view (POV) media mainstream untuk menyediakan rilis yang relevan dengan agenda pemberitaan mereka.

Ke depan, Diskominfo Jabar berencana menggelar bootcamp untuk meningkatkan kompetensi pranata humas, meliputi kemampuan komunikasi publik berbasis data, penerapan standar narasi tunggal Pemprov Jabar, manajemen krisis, deteksi dini melalui media monitoring, dan strategi kehumasan melalui storytelling serta orkestrasi pesan.

Redaktur Kumparan, M. Riski Gaga, yang hadir sebagai narasumber, membagikan pengalamannya di ruang redaksi. Ia menyebutkan, ratusan rilis diterima setiap hari, namun hanya sedikit yang menarik minat untuk diangkat menjadi berita.

“Hanya paragraf pertama saja, jika menarik bisa saja dibaca sampai akhir. Namun, jika tidak relevan dengan isu hangat, biasanya tidak dilanjutkan,” jelas Riski.

Untuk itu, ia menyarankan agar rilis pemerintah dibuat langsung ke intinya, padat, dan akurat, sehingga memiliki nilai berita yang tinggi bagi media arus utama.