Sejarah, – Temporatur.com || Kisah di abad ke 19. Tanah Jawa, mutiara di timur kekuasaan Eropa berada di ambang kehancuran. Setelah lebih dari satu abad menjarah kekayaan Nusantara, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) akhirnya kolaps. Korupsi, keserakahan, dan manajemen yang amburadul membuat kas perusahaan dagang raksasa itu bangkrut total.
Tanah jajahan Nusantara pun diserahkan langsung kepada Kerajaan Belanda, yang saat itu tengah berada di bawah pengaruh Prancis dan Napoleon Bonaparte. Dari sanalah datang seorang jenderal revolusioner yang dikenal galak, keras, dan tak kenal ampun yaitu Herman Willem Daendels. Rakyat Jawa menamainya dengan sebutan “Mas Galak.”
Diketahui saat tiba di Batavia pada tahun 1808, Daendels segera mencium bau busuk warisan VOC yakni birokrasi bobrok, suap di mana-mana, pajak yang tidak adil, dan bangsawan lokal yang menindas rakyat demi memperkaya diri sendiri. Ia tahu, jika sistem lama dibiarkan, kekuasaan kolonial Belanda akan runtuh dari dalam. Maka ia menempuh jalan keras dengan membubarkan pejabat-pejabat lama dan mengganti sistem pemerintahan dari akar.
Pada 18 Agustus 1808, Daendels membagi Jawa menjadi lima prefektorat dan 38 kabupaten, di bawah kendali pusat. Semua pejabat dari prefek hingga bupati wajib berseragam militer, menerima gaji tetap dari pemerintah, dan dilarang menerima suap.
Keistimewaan bangsawan Jawa pun dicabut. Protes dan kemarahan dari para elit lokal bergejolak, tapi Daendels tak peduli. Ia memerintah dengan tangan besi sesuai julukannya “Mas Galak”.
Untuk memperkuat kendali atas negeri jajahan, l Daendels membangun sistem pemerintahan berlapis, model yang akan menjadi cikal bakal birokrasi modern Indonesia (3 Pilar-red):
1. Europeesch Bestuur – Pemerintahan Eropa, diisi sepenuhnya oleh pejabat Belanda.
2. Inlandsch Bestuur – Pemerintahan Bumiputra, dijalankan oleh kalangan priyayi Jawa sebagai penghubung kekuasaan kolonial dengan rakyat.
3. Vreemde Oosterlingen – Pemerintahan untuk warga Tionghoa, Arab, dan Timur Asing, dengan jabatan seperti mayor, kapten, dan letnan.
Dari sinilah embrio sistem “pegawai negeri” mulai terbentuk. Setiap jabatan memiliki hierarki, tugas, dan gaji resmi. Tidak lagi berdasarkan keturunan atau status bangsawan, tetapi pada kesetiaan dan kemampuan menjalankan perintah.
Daendels sadar, orang Belanda terlalu sedikit jumlahnya untuk mengisi seluruh jabatan pemerintahan. Ia butuh tangan-tangan lokal yang bisa dipercaya, yang bisa menekan rakyat atas nama pemerintah kolonial.
Maka, kaum priyayi Jawa yang dulu tunduk pada raja, kini diangkat sebagai bagian dari birokrasi kolonial. Mereka bukan lagi abdi bangsawan, melainkan abdi negara kolonial.
Untuk mencetak calon-calon pejabat yang patuh dan “berpendidikan”, didirikanlah sekolah khusus yaitu OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) merupakan Sekolah Latihan Pegawai Bumiputra.
“Para siswa OSVIA berasal dari anak-anak priyayi tingkat atas. Setelah lulus, mereka dapat bekerja di kantor pemerintah, bergaji besar, dan dihormati masyarakat.” – Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah (1978)
Dari sinilah lahir generasi pertama PNS Hindia-Belanda atau yang dikenal sebagai pangreh praja, pengatur rakyat.
Sistem baru membawa kemewahan yang tak pernah dirasakan priyayi sebelumnya. Seorang bupati bumiputra bisa bergaji 1.500 hingga 1.800 gulden per bulan, setara dengan pejabat Belanda di tingkat residen. Gaji sebesar itu, di masa rakyat hidup miskin, membuat mereka hidup bak bangsawan baru.
Rumah besar, kereta kuda, pesta dansa, dan istri lebih dari satu menjadi simbol status. Menjadi pejabat kolonial bukan hanya soal gaji tapi juga kehormatan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi.
Namun, untuk naik jabatan, ada syarat yang tersirat, harus patuh dan tidak fanatik agama.
“Fanatisme agama sering menjadi ukuran promosi di kalangan pangreh praja. Seorang priyayi sekuler lebih cepat naik jabatan daripada yang taat beragama.” – Ong Hok Ham, Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong (2002)
Mereka yang rajin ke gereja Eropa, pandai meniru gaya Belanda, dan menikmati minuman keras justru lebih disukai pemerintah kolonial daripada yang taat beribadah.
Di balik semua kemewahan itu, tersimpan konflik batin yang dalam. Para pejabat bumiputra tahu bahwa mereka hidup dari penderitaan rakyatnya sendiri. Mereka adalah jembatan antara penjajah dan pribumi yang tugasnya menekan bangsanya sendiri demi ketertiban kolonial.
Sebagian larut dalam kekuasaan dan kenikmatan duniawi. Sebagian lain hidup dalam pergulatan moral, mencoba menyeimbangkan harga diri dengan kesetiaan kepada tuannya di Batavia.
Rakyat menatap mereka dengan dua perasaan:
kagum sekaligus benci. Mereka adalah “tuan kecil” di bawah penjajah besar pangreh praja yang dihormati sekaligus ditakuti.
Meski Daendels meninggalkan Hindia-Belanda pada tahun 1811, sistem birokrasi ciptaannya tidak ikut pergi. Ia diwariskan oleh Thomas Stamford Raffles, Van der Capellen, hingga era Politik Etis di awal abad ke-20.
Patut diketahui, ketika Indonesia merdeka pada 1945, Polarisasi truktur pemerintahan modern saat ini tetap memakai pola lama yaitu hierarki jabatan, pangkat, gaji, dan tunjangan sama seperti yang diwariskan Mas Galak lebih dari satu abad sebelumnya, bukan hanya pada jalan De Groote Postweg (Jalan Raya Pos), tetapi juga pada mentalitas birokrasi yang masih terasa hingga kini, hierarkis, kaku, dan sering kali lebih taat pada atasan daripada pada rakyat (FEODAL).
