Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Jabar Siap Buktikan Pengelolaan Keuangan Daerah Efisien
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Hal ini disampaikan menanggapi kritik terkait dana mengendap di rekening pemerintah daerah yang disebut masih tinggi.
Menurut Dedi, pertemuannya dengan Menteri Keuangan membahas soal transfer keuangan daerah (TKD) dan efektivitas belanja pemerintah daerah. Ia menilai, kritik dari Menteri Keuangan merupakan bagian dari evaluasi agar daerah lebih optimal dalam membelanjakan anggaran.
“Tidak ada masalah ketemu. Ketemu Menteri Keuangan itu kan membahas parameter-parameter dana transfer daerah. Kalau daerah belanjanya malas, bagaimana mau minta dana transfer ditambah atau dikembalikan seperti tahun 2024 atau 2025?” ujar Dedi di Bandung.
Dedi menjelaskan, berbeda dengan daerah lain, Provinsi Jawa Barat justru memiliki tingkat serapan anggaran dan pendapatan daerah yang tinggi berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia optimistis pada akhir tahun 2025, Jawa Barat dapat mencatatkan belanja pembangunan tertinggi di Indonesia.
“Kalau nanti bulan Desember ternyata Provinsi Jawa Barat belanjanya baik, serapan pembangunannya paling tinggi di Indonesia, saya akan nagih ke Pak Menteri Keuangan. TKD Jawa Barat harus dikembalikan, yang Rp2,458 triliun itu. Karena kami sudah membelanjakan uang negara dengan baik sesuai kebutuhan publik,” tegasnya.
Menanggapi isu adanya dana milik pemerintah daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito atau giro, Dedi menyebut hal itu tidak terjadi di Jawa Barat. Ia menegaskan data tersebut dapat diverifikasi melalui sistem monitoring Bank Indonesia.
“Jangan bilang saya suruh kerja ngecek deposito Jabar. Tidak ada itu, tanya saja ke Bank Indonesia. Data perbankan itu kan dilaporkan secara berkala dan ada flagnya—punya siapa, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain,” jelasnya.
Dedi juga menilai kemungkinan adanya kesalahan informasi di tingkat bawah.
“Harusnya dia cari dulu. Mungkin saja anak buahnya yang salah memberikan laporan. Data saya sama dengan data Pak Tito (Mendagri) waktu saya ke sana. Jadi nggak benar kalau ada perbedaan data Jabar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh data keuangan pemerintah daerah terekam dalam sistem pelaporan resmi perbankan yang diawasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
“Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan setiap periode. Jadi kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri. Semua transparan,” pungkas Dedi.
(Red)
