Perusak Desa Pekandangan Barat, Ternyata Seorang Yang Bersembunyi Di Balik Layar Pemerintahan
Menguak peristiwa dibalik terbongkarnya arsip Pemerintahan Desa Pekandangan Barat yang berpotensi bermulanya persoalan kritik tajam media online di Kab. Sumenep.
Abd. Rasyid, tuding adanya permainan oknom pemerintahan desa dengan Media, yang berdampak kepada tidak kondusifnya suasana Desa Pekandangan Barat Kec. Bluto Kab. Sumenep.
Hal itu sudah biasa, Tegas Rasyid, pria yang mendapat kesempatan foto bersama mendampingi Bapak Presiden RI ke 7. Ir. H. Joko Widodo saat kunjungan ke Kab. Sumenep, tahun 2019 lalu.
Menurutnya, persoalan yang sebenarnya tidak harus di viralkan itu mengundang reaksi yang kurang menyenangkan di mata publik, dan eksistensi persoalannya terkesan di paksakan. Jelasnya
” Hanya persoalan kecil yang tak perlu dibesar-besarkan, prangkat Desa itu welcome dalam memberikan pelayanan di desa Pekandangan Barat, jadi sebaiknya diklarifikasi saja, bila ada temuan yang berdampak kepada kerugian negara”
Ia juga mengatakan, kerja baik teman-teman Jurnalis dalam melakukan survey monitoring dan pengawasan proyek di Desa Pekandangan Barat, sehingga tercapainya pemberitaan yang berimbang dan terkesan tidak satu arah. Ungkapnya
” Ayo berdiskusi mencari perbaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, jangan saling menyalahkan dan mencari pembenaran untuk sebuah kepentingan”
Rasyid, menyoal tudingan berita yang menjustifikasi yang bertendensi kepada minimnya kepercayaan publik terhadap berita online yang disebabkan oleh lemahnya pengetahuan jurnalis terhadap semua temuan di lapangan. Jelasnya
Alhasil kata dia, tulisan lebih bersifat cacian bukan menawarkan solusi, padahal seharusnya, seorang jurnalis itu memiliki kepekaan dan emosional yang kuat untuk tidak percaya kepada katanya, jadi harus langsung ke akar masalahnya. Ungkapnya
” Jika ada temuan di desa, lakukan klarifikasi yang baik, berikan solusinya, bukan di tekan persoalannya, artinya informasi harus di lengkapi dengan data dan bukti yang valid ”
Kecuali pekerjaan itu fiktif, maka, kewenangannya memang harus di laporkan karena telah merugikan kepada uang negara, jika selain itu saya kira masih bisa di mediasi dengan cara kekeluargaan.
” Di desa itu setiap tahunnya ada sisa anggaran ADD/ DD yang masuk ke Silpa, jadi saya kira anggaran dana itu tidak akan hilang dan pasti dibuat untuk pengelolaan kesejahteraan masyarakar desa”
Makanya, sambung Rasyid, pengawasan dan control media, tidak seharusnya masuk ke dapur pemerintahan, karena tugasnya cukup mengetahui secara teknis saja, jika ada proyek fiktif atau sengaja di fiktifkan, itu baru bisa digelar perkaranya pu,ngkasnya. (Moh. Anwar)
