Gubernur Jawa Barat KDM Menyoroti Penggeledahan Kementerian Pendidikan Dugaan Kerugian Negara Puluhan Triliun
- account_circle Suryo S
- calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
- print Cetak
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung lokasi bencana longsor di kawasan tambang galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Sabtu (31/5/2025). Foto : Gravinda - Biro Adpim Jabar
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gubernur Jawa Barat KDM Menyoroti Penggeledahan Kementerian Pendidikan Dugaan Kerugian Negara Puluhan Triliun
Media Temporatur.com – Bandung
Kabar terbaru datang dari tokoh nasional Kang Dedi Mulyadi yang menyoroti penggeledahan oleh Kejaksaan Agung di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia mengkritisi sistem pendidikan nasional yang dianggapnya telah kehilangan nilai-nilai fundamental.
Dalam pernyataannya, Kang Dedi menyampaikan keprihatinannya terhadap sistem pendidikan Indonesia yang lebih berfokus pada proyek dan anggaran, bukan pada cinta, rasa, dan keikhlasan dalam hubungan antara guru dan murid. Menurutnya, hal ini telah merusak mentalitas anak-anak bangsa.
“Ada hal yang menarik saat ini. Ketika pendidikan kebangsaan bagi anak-anak di barak militer menunjukkan hasil positif, banyak pihak justru mendesak agar pendidikan tersebut dihentikan. Padahal, pendidikan itu telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa, meskipun hanya dalam jangka pendek.”
Kang Dedi juga menyoroti adanya dugaan kerugian negara hingga sepuluh triliun rupiah dalam proyek digitalisasi pendidikan yang terjadi sekitar tujuh tahun lalu, namun hal ini seolah tidak mendapat perhatian serius.
“Ketika Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kemendikbud terkait dugaan korupsi besar, hampir tidak ada yang peduli. Padahal, ini jauh lebih penting karena merusak sistem pendidikan kita.”
Kang Dedi mengingatkan bahwa fokus utama pendidikan seharusnya pada pembentukan nilai dan karakter anak, bukan hanya pada ambisi proyek-proyek besar. Ia mengajak semua pihak untuk segera membenahi sistem ini agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih baik.
(Red)
- Penulis: Suryo S
Saat ini belum ada komentar