Kericuhan Job Fair di Bekasi Direspon KDM Gubernur Jawa Barat

Kericuhan Job Fair di Bekasi Direspon KDM Gubernur Jawa Barat
Keterangan foto: Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat

Kericuhan Job Fair di Bekasi Direspon KDM Gubernur Jawa Barat 

Bekasi,  – Temporatur.com

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, (KDM), menanggapi serius insiden kericuhan yang terjadi dalam acara job fair di Konventional Center President University, Bekasi, Selasa (27/5). Menurut Gubernur, insiden tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.yang diselenggarakan di Universitas Presiden Center Jababeka Cikarang pada Selasa 27 Mei 2025.

Keterangan foto: Ribuan Calon Pelamar Kerja Bekasi Pasti Kerja Expo di Presiden University Center Jababeka Cikarang Selasa 27/05/2025
Keterangan foto: Ribuan Calon Pelamar Kerja Bekasi Pasti Kerja Expo di Presiden University Center Jababeka Cikarang Selasa 27/05/2025

Kericuhan dipicu oleh membludaknya jumlah pelamar kerja yang mencapai 25 ribu orang, jauh melampaui kapasitas ruangan yang hanya mampu menampung 2.517 peserta. Kekacauan semakin parah akibat kurangnya sistem antrean yang efisien, hingga terjadi dorong-dorongan bahkan baku hantam di lokasi.

Foto Istimewa
Foto Istimewa

Menanggapi kejadian ini, Kang Dedi langsung bergerak cepat dengan menghubungi Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, melalui telepon. Ia meminta agar evaluasi segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kita harus memastikan acara serupa berjalan lebih baik ke depannya,” ujar Dedi.

Bacaan Lainnya

Sebagai solusi jangka panjang, Gubernur mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan sistem layanan ketenagakerjaan terintegrasi pada Agustus 2025. Sistem digital berbasis data ini akan menghubungkan langsung pencari kerja dengan perusahaan, berdasarkan informasi nama dan alamat.

“Dengan sistem ini, proses rekrutmen akan lebih aman, efisien, dan transparan,” tambah Dedi.

Ia berharap inisiatif tersebut dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, sekaligus menjadi langkah besar dalam memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan di Jawa Barat.

(ER/SS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *