Menuai Kritik, Bupati Indramayu dan Wali Kota Depok Sampaikan Permintaan Maaf kepada Masyarakat dan Gubernur Jabar
Dalam sebuah pertemuan resmi yang terekam dalam video unggahan akun TikTok milik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dua kepala daerah, yaitu Wali Kota Depok, Supian Suri, dan Bupati Indramayu, Luky Hakim, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan mereka yang menuai kritik dari masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut dimulai dengan pernyataan dari Gubernur Dedi Mulyadi. “Saya di sini bersama dua pimpinan daerah di Jawa Barat. Wali Kota Depok dan Bupati Indramayu sudah mengakui kesalahan mereka. Pak Wali Kota, silakan sampaikan permohonan maafnya,” ujar Dedi.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri, langsung mengungkapkan penyesalannya. “Terima kasih kepada warga Depok dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya, Supi Ansuri, Wali Kota Depok, meminta maaf atas kebijakan memberikan izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Kebijakan tersebut merupakan kesalahan besar. Saya telah ditegur oleh Pak Gubernur dan telah membuat surat permohonan maaf kepada beliau, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, dan Menpan RB,” ucapnya.
Gubernur Dedi pun menambahkan bahwa permohonan maaf pertama-tama harus ditujukan kepada warga Depok.
Bupati Indramayu, Luky Hakim, yang juga hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan permintaan maaf atas tindakan kontroversialnya yang pergi ke luar negeri saat hari raya. “Saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur, apapun konsekuensi atas kesalahan saya, saya siap menjalaninya. Saya menerima kesalahan ini dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indramayu,” tegas Luky.
Dalam tanggapannya, Gubernur Dedi Mulyadi memberikan apresiasi atas keberanian kedua kepala daerah tersebut. “Terima kasih. Ini contoh pemimpin yang bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Salam untuk warga Depok dan Indramayu, semoga sehat selalu,” ujarnya.
Dedi juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah-masalah lain yang menjadi perhatian publik, seperti pengelolaan sampah dan pelayanan publik, sebagai bentuk akuntabilitas. “Ini adalah contoh pemimpin hebat di Jawa Barat,” pungkasnya.
Momen ini menjadi sorotan publik sebagai langkah penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Jawa Barat.**
(ER)
