Dedi Mulyadi Sebut Pungli Preman Lokal Hambat Pembangunan: Tegaskan Kerja Sama dengan TNI untuk Pembangunan Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, pemerintah akan mengandalkan dua mekanisme utama, salah satunya adalah kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah ini diambil untuk membuka dan membangun wilayah-wilayah yang memiliki tantangan besar, termasuk hambatan dari preman lokal.
“Ke depan, pengerjaan proyek pembangunan akan dibagi. Ada yang dikerjasamakan dengan TNI, dan ada yang dikontraktualkan melalui lelang,” jelas Kang Dedi.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan TNI dipilih karena institusi ini memiliki keunggulan dalam menangani daerah sulit. Selain itu, TNI juga memiliki alat berat dan tenaga kerja yang mumpuni. “TNI bisa membuka daerah yang tantangannya besar, seperti wilayah yang banyak premannya. Dengan TNI, tidak ada yang berani mengganggu,” ujar Kang Dedi.
Kang Dedi juga menyoroti hambatan utama pembangunan di Jawa Barat, yaitu pungutan liar (pungli) oleh preman lokal yang kerap menghambat mobilisasi alat berat dan tenaga kerja. “Membangun di Jawa Barat itu tidak mudah. Ada preman-preman lokal yang meminta bayaran untuk mobil masuk. Itu yang harus diberantas dulu,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal pelaksanaan proyek pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses bagi wilayah-wilayah tertinggal.**
