Debat Perdana Calon Bupati Bekasi, Paslon 02 BN Holik – Faizal, Tegas, Lugas, dan Cerdas dalam Menjawab Pertanyaan Panelis
Dalam debat publik perdana Pikalda Kabupaten Bekasi yang digelar KPUD di Jakarta dan disiarkan langsung oleh iNews TV, Pasangan calon 02 BN Holik- Faizal (BHF) mendapat pertanyaan tentang PDRB di Kabupaten Bekasi dalam perspektif Ketenagakerjaan, UMKM, dan Industri ekspor.
“Sebagaimana kita tahu bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi.
PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, dan menjadi indikator apakah daerah tersebut berkembang atau tidak secara ekonomi, dalam sesi pertanyaan yang diajukan panelis.
Pada kesempatan menjawab, Paslon Bupati Bekasi Nomor urut 2 mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan panelis yang dibacakan oleh moderator/pemandu acara debat, dengan Tegas, Lugas, dan Cerdas.
Salah satu yang diuraikan dalam paparan BN Holik terkait PDRB yang menitik beratkan pada ketenagakerjaan UMKM dan Industri sangat gamblang dan jelas. BN Holik, Paslon nomor urut 2 menyampaikan bahwa untuk menggenjot PDRB Kabupaten Bekasi perlu ada interkoneksi antara perusahaan penunjang Industri dengan perusahaan manufaktur industri, serta pentingnya CSR dalam membangun simpul-simpul industri kecil menengah (IKM) yang Link and Match dengan Industri manufaktur besar, ujarnya. Kemudian BN Holik juga menilai, dengan mempertimbangkan Industri di Kabupaten Bekasi yang NIB-nya tercatat dengan alamat Jakarta, sudah pasti berdampak pada DBH pajak pertambahan nilai, Pph Badan dan pajak perseorangan, ditambah lagi Industri yang sudah di Plat sebagai Objek Vital Nasional, yang akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bekasi, ujarnya.
“Harusnya butir-butir dari Industri sebagai objek Vital diimplementasikan dan disandingkan dengan kearifan lokal, agar tercipta Social Security System yang saling menguatkan, yang di dalamnya ada kerjasama peluang usaha. Menghindari kesenjangan sosial khususnya pada sektor masyarakat terdampak. Hal ini akan menjadi catatan penting pemerintahan BN Holik Faizal ke depan, cetus politisi Gerindra tersebut.
“Jangan sampai Masyarakat Kabupaten Bekasi hanya kebagian dampaknya saja, seperti air sungai yang kotor, udara yang tercemar, polusi kebisingan, jalan-jalan macet dampak dari ribuan pabrik yang ada, tegas BN Holik.
Di sesi terpisah, BN Holik juga akan meminta kepada anggota DPR-RI dapil 7 untuk memperjuangkan secara maksimal agar dana bagi hasil di pemerintah pusat lebih proporsional. BN Holik menyadari banyak pabrik di Bekasi yang NIB-nya terdaftar di Jakarta yang akhirnya berpengaruh pada DBH atas pajak pertambahan nilai, PPH badan dan perseorangan.
” Anggota DPR-RI Kabupaten Bekasi harus mampu menjemput agar dana bagi hasil pajak dari pusat lebih seimbang bagi daerah tandasnya.**
(Js.Sulaksana/ Red)
