Bekasi – Jabar || Temporatur.com
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengungkapkan bahwa Kabupaten Bekasi saat ini telah menjadi salah satu destinasi investasi terkemuka di Indonesia, terutama di sektor industri manufaktur. Sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi memiliki ribuan pabrik dan perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.
Dani Ramdan menyampaikan hal ini ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dengan tema “Investasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Acara tersebut diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Desember.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi hadir dalam Rakor Nasional Investasi karena kami memiliki tingkat investasi yang tinggi di Indonesia. Kabupaten Bekasi dianggap sebagai salah satu destinasi investasi terunggul, terutama sebagai kawasan industri terbesar dengan ribuan perusahaan,” ucap Dani Ramdan.
Menurut Dani, peningkatan investasi ini memberikan efek berlipat ganda pada sektor lain yang akan terus didorong melalui komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan para investor. Masih ada tantangan dalam menghadapi peningkatan investasi di daerah-daerah lain, namun kami akan terus mendorong komunikasi yang intensif untuk menjaga sinergitasnya,” katanya.
Sementara itu, Dani juga menekankan pentingnya investasi yang berkelanjutan yang memperhatikan harmonisasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini merupakan kontribusi penting bagi negara dan daerah potensial dalam percepatan pembangunan.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan percepatan pembangunan melalui pengajuan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Program Legislasi Daerah (Proledga) untuk membentuk regulasi yang berkaitan dengan pemulihan investasi dan penanaman modal. Harapannya, pada tahun depan regulasi tersebut dapat diwujudkan untuk mempercepat dan efisien proses perizinan.
Selain itu, Dani menjelaskan bahwa integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dapat dilakukan dengan optimal tanpa mengurangi aspek pengawasan dan pengendalian. Kedua hal ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memastikan keberlanjutan usaha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
“Dalam hal perizinan, kami telah mengajukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan harapannya di tahun depan dapat terwujud. Dengan demikian, seluruh kebutuhan perizinan dapat diproses lebih cepat,” ujar Dani. (Red)
