Bekasi – Jabar || Temporatur.com
Ribuan pengangguran di Kabupaten Bekasi akan melanjutkan aksi protes mereka dengan menggeruduk Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. Setelah aksi melamar kerja serentak tidak mendapatkan respon dari Penjabat Bupati Bekasi, Suara Kaum Penganggur Bekasi merencanakan aksi lanjutan yang akan membanjiri kantor bupati dengan ribuan penganggur.
Koordinator Suara Kaum Penganggur Bekasi, Dwi Haryanto, menegaskan bahwa dukungan kepada para penganggur semakin meningkat dari berbagai elemen masyarakat yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak warga Bekasi dalam memperoleh pekerjaan yang layak. “Saya berharap minimal 500 orang per organisasi bisa membanjiri Pemda, dengan izin Allah,” ujar Dwi yang akrab dipanggil Lepay saat dihubungi oleh media pada hari Minggu (27/08/23).
Dwi mengungkapkan bahwa dukungan tersebut terus mengalir karena didasari oleh rasa keprihatinan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap fenomena pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah maupun legislatif telah gagal dalam melakukan upaya pengurangan pengangguran di daerah industri terbesar di Asia Tenggara.
Dwi juga menyebutkan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang sebesar 197.000 orang.
“Saad ini sudah ada sekitar 12 organisasi yang mendukung gerakan kaum penganggur di Bekasi, mulai dari organisRibuan kaum penganggur di Kabupaten Bekasi akan melaksanakan aksi lanjutan dengan tujuan membanjiri kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi. Setelah aksi sebelumnya yaitu melamar kerja serentak tidak mendapatkan respons dari Penjabat Bupati Bekasi, Suara Kaum Penganggur Bekasi berencana untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dalam waktu yang akan datang, mereka berencana mendatangi kantor Bupati Bekasi dengan ribuan penganggur sebagai bentuk protes.
Koodinator Suara Kaum Penganggur Bekasi, Dwi Haryanto, menegaskan bahwa jumlah penganggur yang mendukung aksi semakin bertambah karena adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang peduli untuk memperjuangkan hak warga Bekasi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. “Saya berharap setidaknya 500 orang dari setiap organisasi yang akan menjadi bagian dari aksi ini, dengan seizin Allah,” ujar Dwi saat dihubungi awak media pada hari Minggu (27/08/23).
Dukungan yang terus mengalir ini dikarenakan keprihatinan masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap fenomena pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dan lembaga legislatif dalam mengatasi masalah pengangguran di wilayah dengan industri terbesar di Asia Tenggara. Dwi menambahkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 197.000 orang.
“Saat ini, sudah ada sekitar 12 organisasi yang mendukung pergerakan kaum penganggur di Bekasi, termasuk organisasi masyarakat, pemuda, serikat buruh, dan mahasiswa. Kami memiliki data sekitar seribu penganggur yang sudah siap untuk melamar pekerjaan,” jelas Dwi.
Dwi juga menyatakan kekecewaannya terhadap Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang enggan bertemu dengan masyarakat pada aksi sebelumnya pada tanggal Rabu (23/08/2023). Aksi lanjutan ini bertujuan agar para pemangku kebijakan dapat segera mencari solusi untuk mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
Namun, jika tetap tidak ada respon, pihaknya berencana akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri untuk meminta penggantian Dani Ramdan yang dianggap gagal memimpin Kabupaten Bekasi. “Kami akan terus menyuarakan aksi ini. Jika permasalahan ini masih dianggap sepele oleh Penjabat Bupati Dani Ramdan, kami akan mengirim surat kepada Presiden untuk mencopot Dani Ramdan karena ini adalah bentuk kegagalan kepemimpinan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya. (**)
