Pernyataan Sikap Menjelang Aksi 21 April: Aliansi Masyarakat Kaltim Desak Pemerintah Daerah Bersih dan Berpihak Kepada Rakyat
Menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 21 April mendatang di depan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Sultan, Ketua LBH Adat Besar ditanah Kutai Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura IKN Kalimantan Timur bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyampaikan pernyataan sikap resmi. Pernyataan ini berisi sejumlah tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Dalam isi pernyataannya yang diterima Temporatur.com ,pada hari Jumat 17 April 2026, pihaknya menuntut adanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Mereka menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan percepatan pemekaran desa di seluruh kabupaten dan kota, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang dianggap berpotensi meningkatkan angka pengangguran.
Selain itu, aliansi juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kaltim agar lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Praktik kekuasaan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat serta penyalahgunaan wewenang yang merusak tatanan pemerintahan dan menghambat pembangunan harus dihentikan segera.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah juga menjadi salah satu poin utama. Mereka menuntut agar seluruh kebijakan dan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Pemerintahan yang adil, profesional, dan berintegritas serta mampu menjaga kepercayaan publik juga menjadi harapan yang disampaikan.
Di bidang pendidikan, aliansi menuntut peningkatan kualitas yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, mulai dari pemenuhan fasilitas sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga akses pendidikan yang mudah diakses di seluruh daerah.
Dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan, mereka mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pembukaan lapangan kerja baru, serta pengurangan kesenjangan sosial yang masih terjadi di Kalimantan Timur.
Poin penting lainnya adalah penegasan hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam bingkai demokrasi.
Dalam poin yang lebih tegas, aliansi menyatakan bahwa jika para pemangku jabatan tidak mampu menjalankan amanah dengan baik, tidak berpihak kepada rakyat, dan justru merugikan kepentingan masyarakat, maka mereka meminta agar pejabat tersebut mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Selain itu, mereka juga menuntut agar seluruh perusahaan HTI, perkebunan sawit, pertambangan batu bara, dan minyak segera diaudit karena dianggap banyak bermasalah di mata masyarakat Kaltim.
Menutup pernyataan sikapnya, Sultan dan seluruh elemen yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu menjaga masa depan daerah dan bersama-sama mengawasi setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi unjuk rasa pada 21 April nanti diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi tersebut secara damai dan tertib, demi terwujudnya Kalimantan Timur yang lebih adil dan sejahtera.
(Irpan)
