KABUPATEN BEKASI – Temporatur.com Pasca penangkapan Bupati Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suasana di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kian sorotan. Bukan hanya terkait proses hukum yang berjalan, namun kini publik mulai mempertanyakan transparansi para pejabat daerah setelah sejumlah nomor telepon seluler Kepala Dinas dilaporkan mendadak tidak aktif. SelanjutnyaTransparansi Dana Desa Teladas Kecamatan Rawas Ulu Dipertanyakan, Sejumlah Item Anggaran 2024-2025 Terindikasi JanggalFenomena “bungkamnya” para pejabat strategis ini terungkap setelah Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kabupaten Bekasi mencoba melakukan konfirmasi terkait kelanjutan pelayanan publik dan fungsi birokrasi. Namun, upaya komunikasi tersebut menemui jalan buntu. Ketua JPKP Kabupaten Bekasi, Deden Guntara, menyayangkan sikap para pejabat yang seolah memutus akses komunikasi di tengah situasi krusial ini. SelanjutnyaDistributor Beras Super Kerinci Merk Nur Beri Klarifikasi, Patuhi Arahan Disperindag Merangin“Kami sudah mencoba menghubungi beberapa kepala dinas untuk kepentingan konfirmasi sebagai bentuk kontrol sosial. Namun faktanya, sejumlah nomor handphone mereka tidak aktif. Ini tentu menimbulkan […]
