#Nusron Wahid

JAKARTA, TEMPORATUR.COM Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tengah mengusung transformasi pelayanan di tubuh Kementerian ATR/BPN. Terdapat tiga pilar utama yang jadi fokus dalam transformasi ini, yaitu pilar organisasi, pilar tata laksana, dan pilar sumber daya manusia (SDM). Untuk penguatan pada pilar SDM, Kementerian ATR/BPN tengah mengatur pola karier bagi […]

Pada tanggal 8 Agustus 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi mengenai tanah warisan yang tidak dimanfaatkan. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari publik karena dianggap meremehkan hak milik rakyat serta melukai nilai historis dan emosional terkait tanah warisan.

Hari ini beredar di situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB milik Pak Aguan yang ada di pinggir pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” ungkap Nusron Wahid, Selasa 25/02/2025.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar, Nusron Wahid juga menyatakan bahwa sertifikat tanah yang semula berstatus darat tetapi berubah menjadi laut dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.

Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Nusron Wahid, di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disambut haru oleh masyarakat pesisir. Lantunan Sholawat Badar menggema di sepanjang pantai, menjadi doa dan harapan agar permasalahan yang mereka hadapi segera menemukan solusi.

Capaian 100 Hari Kerja Pertama Mentri ATR/BPN Kebijakan Baru Peningkatan Alokasi Plasma Untuk Masyarakat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap fakta mengejutkan terkait kepemilikan 263 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Tangerang. Dalam keterangannya, Nusron merinci bahwa mayoritas sertifikat tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta, yakni PT Intan Agung Makmur dengan 234 bidang, diikuti PT Cahaya Inti Sentosa dengan 20 bidang. Selain itu, terdapat 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki status Surat Hak Milik (SHM).