Pada tanggal 8 Agustus 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi mengenai tanah warisan yang tidak dimanfaatkan. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari publik karena dianggap meremehkan hak milik rakyat serta melukai nilai historis dan emosional terkait tanah warisan.
Pada tanggal 8 Agustus 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan pernyataan yang memicu kontroversi mengenai tanah warisan yang tidak dimanfaatkan. Pernyataan ini sontak menuai reaksi keras dari publik karena dianggap meremehkan hak milik rakyat serta melukai nilai historis dan emosional terkait tanah warisan.
Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Nusron Wahid, di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disambut haru oleh masyarakat pesisir. Lantunan Sholawat Badar menggema di sepanjang pantai, menjadi doa dan harapan agar permasalahan yang mereka hadapi segera menemukan solusi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkap fakta mengejutkan terkait kepemilikan 263 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan pagar laut Tangerang. Dalam keterangannya, Nusron merinci bahwa mayoritas sertifikat tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta, yakni PT Intan Agung Makmur dengan 234 bidang, diikuti PT Cahaya Inti Sentosa dengan 20 bidang. Selain itu, terdapat 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki status Surat Hak Milik (SHM).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
