#Koruptor

Di tengah kemarahan publik atas praktik korupsi yang kian vulgar, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyampaikan sikap yang tegas namun penuh kehati-hatian. Menurutnya, desakan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset memang tepat, tetapi perlu dikawal agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang.

Pemeriksaan Saksi Terkait Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan oleh Kejagung di Kemendikbudristek Terus Berlanjut

(09/04)  Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho kembali menegaskan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Namun, ada juga pihak yang menilai kebijakan ini sebagai langkah gegabah. Mereka mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan wewenang dan dampaknya terhadap iklim politik di Indonesia.