Masyarakat Purbalingga melalui Forum Purbalingga Bersatu menagih janji politik Bupati yang hampir setahun belum terealisasi. Alih-alih mewujudkan janji, sejumlah kebijakan justru dianggap tidak pro-rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), buruknya pelayanan jaminan kesehatan (UUHC), dan pembentukan tim percepatan pembangunan daerah yang strukturnya didominasi oleh anggota dewan dan satu partai politik. Ironisnya, dewan yang seharusnya mengawasi malah terlibat langsung dalam proyek tersebut, menciptakan konflik kepentingan—mengawasi diri sendiri.
