Bogor

Kemendag-Polri Sinergi Amankan Pompa BBM Tidak Sesuai Ketentuan di Bogor

Saya dan bang Manik hendak melakukan konfirmasi ke Kadis terkait masalah alih fungsi lahan di Kawasan Puncak Pancawati pukul O8.00 WIB diruang resepsionis dan mengisi buku tamu serta disuruh menunggu.

Ia juga menganjurkan untuk mengkonfirmasi ke dinas ataupun instansi yang telah disebutkan, mengenai proses pengajuan Izin dan persyaratannya, dimana perlu diketahui Kawasan Puncak Pancawati yang sebagian merupakan lahan Pertanian dan Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat yang diberikan Pemerintah melalui Kebijakan Presiden Jokowi dengan sistem Redistribusi ( Tahun 2016 ), Kabid Tata Ruang terkesan gugup dan mengelak memberi keterangan serta melempar tanggung jawab serta mengarahkan “coba hal itu dikonfirmasi ke pihak yang telah disebutkan” ujarnya.

Berdasarkan peraturan Bupati no 11 tahun 2023 terkait penyaluran SILTAP itu secara non tunai bukan secara tunai. Mengapa kepalah desa Wargajaya tidak mengikuti peraturan Bupati tersebut. Kami LSM Desa Watch menduga ada kolaborasi antara kepalah desa dan bendahara dikarenakan pencairan tersebut harus bersama-sama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Masyarakat mendesak Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, untuk segera turun tangan. “Kami berharap Kang Dedy melakukan inspeksi dan mengawasi langsung aktivitas ini. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga harus menindak tegas pelaku yang melanggar aturan, mulai dari pemilik mata air, pengebor sumur tanah, hingga perusahaan distribusi air tangki,” tegas Dede Mjahidin.

Senin ya bang, saya kabari. Kalau sekarang agak sulit, tidak ada yang standby di kantor kecamatan,” ujar Tenny kepada awak media, Sabtu, 15/3/2025.

Menurut Puguh, banyak bangunan berdiri megah di kawasan tersebut tanpa izin yang jelas. “Bagaimana ini bisa terjadi? Lahan yang sebagian milik Perhutani dan sebagian diperuntukkan untuk pertanian oleh masyarakat kini beralih fungsi menjadi area komersial,” ujarnya.

Kami himbau kepada pelanggan yang mudik dan kondisi pagar rumahnya terkunci untuk menggunakan papan pencatat meter air untuk memudahkan pencatatan petugas pembaca meter dan untuk mencegah lonjakan tagihan air akibat kebocoran pipa di dalam rumah sebaiknya mematikan air dari stop kran merah yang letaknya berdampingan dengan meter air. Selain itu dihimbau untuk menggunakan toren dan bak penampungan air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan sambil menunggu perbaikan selesai dan pengaliran normal kembali, sedangkan informasi pengaliran terbaru dapat dipantau di story Instagram kami di @perumdaairminumtirtakahuripan.” tutup Abdul Somad.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, Bahwa Peyaluran dan besaran bantuan adalah sebesar Rp.944.880.000,-.

Surat tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan telah terjadinya bencana alam angin, banjir, dan tanah longsor di beberapa titik lokasi di Kota Bogor pada 2 dan 3 Maret 2025.