Bogor

Pemerintahan Desa Kembang Kuning Klapanunggal Bogor, gerak cepat untuk melaksanakan Pembangunan inprastruktur berupa saluran air (Drainase), pake U- DITCH.

Beberapa hari yang lalu sempat viral di berbagai pemberitaan media lokal maupun nasional yakni tentang tindakan pungli berkedok permohonan bantuan THR yang di lakukan oleh kepala Desa Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat, tindakan oknum kepala Desa tersebut mendapat tanggapan dan reaksi yang cukup keras dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah jelas, bahwa kepada oknum preman Cikiwul yang sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian, apa bedanya dengan oknum kepala desa, keduanya sama-sama melakukan tindakan premanisme hanya dengan gaya yang berbeda “jadi kalau preman Cikiwul di tindak, Kepala Desa juga sama, harus di tindak,” ungkap KDM dalam vidio tersebut.

Dibulan Ramadhan Yang Penuh Berkah, Pemdes Bantarjati Berbagi Takjil Sekaligus Santunan Anak Yatim

Keterangan lfoto : IWO  Bogor Berbagi Berkah Dibulan Suci Ramadan, Bagikan Nasi Kotak pada Pemulung, Opang, Ojol dan Santuni Yatim Piatu 

Pemdes Cijayanti Sapa Tokoh, Ulama dan Masyarakat

Kemendag-Polri Sinergi Amankan Pompa BBM Tidak Sesuai Ketentuan di Bogor

Saya dan bang Manik hendak melakukan konfirmasi ke Kadis terkait masalah alih fungsi lahan di Kawasan Puncak Pancawati pukul O8.00 WIB diruang resepsionis dan mengisi buku tamu serta disuruh menunggu.

Ia juga menganjurkan untuk mengkonfirmasi ke dinas ataupun instansi yang telah disebutkan, mengenai proses pengajuan Izin dan persyaratannya, dimana perlu diketahui Kawasan Puncak Pancawati yang sebagian merupakan lahan Pertanian dan Perkebunan yang dikelola oleh masyarakat yang diberikan Pemerintah melalui Kebijakan Presiden Jokowi dengan sistem Redistribusi ( Tahun 2016 ), Kabid Tata Ruang terkesan gugup dan mengelak memberi keterangan serta melempar tanggung jawab serta mengarahkan “coba hal itu dikonfirmasi ke pihak yang telah disebutkan” ujarnya.

Berdasarkan peraturan Bupati no 11 tahun 2023 terkait penyaluran SILTAP itu secara non tunai bukan secara tunai. Mengapa kepalah desa Wargajaya tidak mengikuti peraturan Bupati tersebut. Kami LSM Desa Watch menduga ada kolaborasi antara kepalah desa dan bendahara dikarenakan pencairan tersebut harus bersama-sama Kepala Desa dan Bendahara Desa.