Jakarta || Temporatur.com Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 69.35 persen di penghujung tahun 2022. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indonesia Political Survey (Indopol Survey). SelanjutnyaPanitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan Kegiatan“Persepsi publik terhadap kinerja Polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35 persen. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Survei Indopol pada bulan November 2022 lalu tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri sebesar 60.98 persen,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto kepada wartawan, Rabu, 4 Januari 2023. Ratno menjelaskan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, naiknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang naik dari 63,99 persen di Bulan November 2022 menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022. Angka ini mendekati posisi tertinggi 72,93 persen pada bulan Januari 2022. SelanjutnyaAlasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok DipertanyakanMenurutnya, dengan demikian pemerintahan Jokowi telah […]
Kategori: Pemerintahan
Kate Victoria Lim Kecewa, Sebut Pelayanan Polri Masih dianggap Buruk
Jakarta || Temporatur.com Kate Victoria Lim anak gadis, pengacara Alvin Lim dalam videonya terbaru di kanal Youtube Quotient TV, menceritakan pengalamannya mencoba membuat Laporan Polisi (LP) sendiri. SelanjutnyaPanitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan Kegiatan“Saya sengaja datang tanpa didampingi lawyer LQ bertujuan untuk mengalami sendiri pelayanan Polri, Kate membuktikan langsung bagaimana pelayanan Polri terutama terhadap anak perempuan dibawah umur yang menjadi korban kejahatan.” tutur Kate. Kate awalnya datang ke Polres Tangsel ke SPKT untuk melaporkan telah terjadi tindak pidana, SPKT menyampaikan tidak bisa tanpa didampingi petugas pemerintah dari PT2PA. Ketika hendak keluar SPKT petugas Polri menyuruh saya ketemu penyidik piket bernama Budi dari unit Harda. SelanjutnyaAlasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok Dipertanyakan“Ditanyakan tentang prosedur bagaimana melapor untuk anak dibawah umur, Budi nampak bingung dan berjam-jam berusaha mencari di pasal dan Undang-Undang dimana harus ada wali. Yang buat saya bingung, ayah kandung saya memang sudah […]
Musrenbang Desa Jaya Sakti Usulankan Saluran Air dan Jalan Sepanjang Muara Gembong
Bekasi-Jabar || Temporatur.com Bertempat di Aula Kantor Desa Jaya Sakti Kecamatan (Muara gembong) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk rencana pembangunan Tahun 2023 S/d 2024. Kegiatan Musrenbang tersebut di hadiri oleh Seluruh Unsur Pemerintahan Desa mulai dari, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, (BPD) Desa Tungkal , Camat Muara gembong,(DPM) Desa Kecamatan, Kepala Dusun, Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama LPM, Karang Taruna serta tamu undangan. ” Alhamdulillah telah selesai di laksanakan Musrenbang Desa Muara gembong untuk Perencana Pembangunan Tahun 2023 S/d 2024, ujar Kepala Desa Jaya sakti “Fatori. ” Perencanaan Pembangunan ke depan nya lebih menitik beratkan kepada Saluran Air (Dranase). Ini sangat penting bagi Masyarakat, Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Pengembangan Wisata serta Pembangunan Karakter Manusia. Hal tersebut sesuai dengan arahan dan Instruksi Bapedda Kabupaten Bekasi selaku perwakilan dari Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Lebih lanjutnya Kepala Desa Fatori mengatakan”, Desa Jaya Sakti sangat mendukung Visi dan Misi dari […]
Karena tanah sengketa, bangunan baru Puskesmas Banjarsari tidak bisa digunakan
Bekasi- Jawa Barat ||Temporatur.com Bangunan baru Puskesmas Banjarsari yang selesai dirampungkan dan siap digunakan, sampai saat tidak bisa digunakan untuk melayani warga masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Bangunan Puskesmas tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bekasi tahun 2022, yang menelan biaya mencapai milyaran rupiah, namun setelah selesai pengerjaanya, gedung tersebut belum bisa di gunakan, lantaran lahan tanah yang gunakan untuk membangun gedung tersebut masih dalam proses sengketa, depan pagar bangunan Puskesmas terebut terpampang bener yang bertuliskan tersebut “DILARANG MENGADAKAN KEGIATAN DIATAS TANAH INI SEBELUM ADA KEPUTUSAN PENGADILAN” TANAH INI DALAM SENGKETA PERKARA NOMOR 253/Pdt.G2022 PN Cikarang Tertanggal 31 Oktober 2022. Hal tersebut juga dibenarkan dan diungkapkan oleh Kepala Desa Banjarsari Eri Akadarmadi yang akrab disapa Bapak Gede saat di konfirmasi Temporatur.com pada Selasa, 03/01/2023. Kades Eri membenarkan bahwa lahan tanah yang saat ini dipakai untuk Puskemas tersebut adalah lahan yang masih proses sengketa karena diklaim oleh […]
Jampidum Setujui 2 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
Jakarta || Temporatur.com SelanjutnyaPanitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan KegiatanJaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun 2 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu; 1. Tersangka ONGKI SUWARDI bin OMBI dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. SelanjutnyaAlasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok Dipertanyakan2. Tersangka ANGGI NURZAMAN bin EMAN SULAEMAN dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain; SelanjutnyaJaga Jakarta Jaga Bekasi On The Spot, Polsek Tambelang Ajak Warga Kampung Wates Aktifkan Satkamling dan Manfaatkan Layanan Polri 110• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. • Tersangka belum pernah dihukum […]
Tim 3 Pemprov Sidak 13 (OPD)
Sulteng || Temporatur.com Tim 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikoordinir Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Rohani Mastura, M.Si melakukan sidak dan silaturahmi pasca libur Natal dan tahun Baru 2023. kepada 13 OPD. Kunjungan pertama di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi dan diterima Sekwan St. Rachmi Amir Singi, S.Sos, M.Si. Selanjutnya ke Dinas ESDM Jl. Sam Ratulangi dan diterima, Kadis Ir. Abdullah Rahmansyah Ismail, SE, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup, Jl. Dr. Suharso dan diterima Kepala Dinas M. Sadly Lesnusa, S.Sos , M.Si. Rombongan Tim-3 selanjutnya menuju ke Dinas Kelautan dan Perikanan Jl. Undata dan diterima Kepala Dinas H. Moh. Arif Latjuba,SE, M.Si. Selanjutnya ke BKD Jl. Sam Ratulangi dan diterima Kepala Badan, Asri, SH, M.Si, Selanjutnya ke UPT. RSU. Undata Direktur drg.Herri, M.Kes, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Jl.Soekarno Hatta diterima Kepala Dinas Drs.Irva Aryanto, M.Si. Rombongan selanjutnya ke BPSDM Jl.S. Parman diterima […]
Satgassus Polri Fokus Cegah Korupsi pada Program BLT hingga Pendidikan
Jakarta || Temporatur.com Indonesia diprediksi akan mengalami tantangan besar pada tahun 2023, mulai dari krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan (ancaman resesi ekonomi). SelanjutnyaPanitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan KegiatanTerkait dengan hal itu, Satgassus Pencegahan Korupsi akan fokus pada lima poin utama pada tahun 2023,yaitu melanjutkan kegiatan pencegahan terutama terkait dengan Ketahanan pangan dengan mengintensifkan kebijakan pupuk bersubsidi pada tataran implementatif, sehingga tepat sasaran dan tepat guna, serta diperluas pada bidang lainnya antara lain terkait pengadaan bibit dan bantuan kepada petani/ nelayan. Lalu, fokus pada pencegahan korupsi di penerimaan negara, terkait sektor utama penerimaan negara pajak dan non pajak, pencegahan di sektor pengeluaran negara, terutama terkait dengan tingginya belanja infrastruktur. SelanjutnyaAlasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok Dipertanyakan“Melanjutkan pemantauan di sektor bantuan sosial terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya, serta pencegahan korupsi pada sektor bantuan pendidikan,” […]
Tumbuh subur hampir berlumut, disinyalir rusak mobil Desa Teluk Jaya Jadi Penunggu Kebun
Karawang-Jabar || Temporatur.com Lagi lagi Mobil Kendaraan Operasional pelayanan publik masyarakat Desa Teluk jaya tidak terawat di simpan di kebun di Halaman Kebun Kepala Desa Teluk jaya Kecamatan Pakis jaya Kabupaten Karawang yang seharusnya di jaga dan di rawat untuk kepentingan masyarakat malah di biarkan begitu aja tidak di rawat dan di perbaiki Sabtu 31/12/2022. Padahal pemerintah Kabupaten Karawang telah memberikan mobil kendaraan operasional pelayanan publik masyarakat tersebut untuk masyarakat yang seharusnya di jaga dan di rawat malah tidak di rawat di biarkan begitu aja tidak di perbaiki dan pemerintah pun telah menganggarkan untuk perawatan mobil . Di mohon kepada pemerintah terutama pemerintah Kecamatan Pakis jaya supaya memanggil kepala Desa Teluk jaya untuk di mintai pertanggungan jawab atas kerusakan mobil oprasional tersebut sebab mobil tersebut tidak di perbaiki bertahun tahun di biarkan aja di kebun ke panasan dan kehujanan sampai berlumut padahal Uang operasional ada di dalam laporan nya. Mobil […]
Kakorlantas dan Menko PMK Tinjau Arus Libur Nataru di Pelabuhan Merak
Merak-Banten || Temporatur.com Pasca Perayaan malam tahun baru 2023 Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi melakukan peninjauan arus penyebrangan dan pos nataru di pelabuhan Merak, Banten. Dalam kesempatan tersebut Menko PMK mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda terjadi kenaikan aktifitas lalulintas arus balik maupun arus mudik di Pelabuhan Merak pasca malam tahun baru 2023. “Paling mulai besok sampai lusa mungkin terjadi kenaikan, akan tetapi secara umum sejak perayaan Natal tahun baru 2023 ini berjalan dengan baik,” ujarnya kepada awak medi di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (1/1/2023). Muhadjir menuturkan, penyeberangan di lintas Pelabuhan Merak- Bakauheni sudah siap menghadapi arus balik libur Nataru. “Untuk penyeberangan, terutama (pelabuhan) Merak-Bakauheni sudah siap dan masih di bawah kapasitas jadi tidak ada masalah,” ujar nya. Menurutnya secara umum perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 di semua daerah berjalan baik […]
Perpu Cipta Kerja diterbitkan Banjir Kritikan Pedas
Jakarta || Temporatur.com Terkait diterbitkannya PERPU Cipta Kerja oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Jumat, 29/12/2022.oleh Mentri Erlangga Hartarto. SelanjutnyaPanitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan KegiatanASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia) melalui Presiden ASPEK Mirah Sumirat bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang diwawancari CNN Indonesia mengenai tanggapan terbitnya PERPU Cipta Kerja. Dalam menerbitkan PERPU Cipta Kerja Presiden Jokowi dikritik tajam oleh beberapa Asosiasi Buruh dan Serikat Pekerja. SelanjutnyaAlasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok DipertanyakanSebelumnya melalui Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU), Cipta Kerja dengan alasan ada kegentingan memaksa seperti dampak adanya perang Rusia dan Ukraina, serta ancaman inflasi, dan beberapa kalangan lain menyebutkan bahwa alasan tersebut terkesan mengada – ada dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti di kutip dari CNN Indonesia, (30/12). Dilansir dari setkab.go.id, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor […]
Kate Victoria Lim Bahas Legal Opinion Kejaksaan Tambang Ilegal
Jakarta || Temporatur.com SelanjutnyaPanitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan KegiatanKate Victoria Lim anak gadis 15 tahun, putri Alvin Lim pengacara fenomenal yang berani melawan oknum, kali ini menyenggol adanya oknum Kejaksaan yang kerap mengeluarkan Legal Opinion (LO) untuk tambang ilegal. Dalam videonya di kanal Youtube Quotient TV, Kate Lim membahas modus oknum jaksa dalam tambang ilegal ini. SelanjutnyaAlasan Efisiensi Anggaran Jadi ‘Senjata’, Kinerja Humas DPRD Kota Depok DipertanyakanLO dijadikan alat oleh pemilik tambang ilegal yang ijinnya sudah expired atau tidak sah lagi, sebagai dasar untuk melakukan penambangan, padahal tentunya Kejaksaan tahu jika tambang yang dikeluarkan LO adalah ilegal/tidak sah. Tentunya, keluarnya LO pada tambang ilegal menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat, jika tak ada gratifikasi untuk apa dikeluarkan LO? Urai Kate Victoria Lim, Sabtu (31/12). Kate Lim juga menyebutkan bahwa MAKI sudah mengajukan aduan resmi ke Jaksa Agung namun aduan tersebut tidak pernah di tindak […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
