Pemerintahan

Promosi Mutasi Pejabat Eselon II di Pemkab Bekasi Molor

Pemkab Bekasi Realisasikan 64 Titik Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Sukakarya

Gubernur Sumatera Selatan Secara Resmi Melaunching Buku Pahlawan Keluarga H.Djarab

Rekruitmen CPNS Disabilitas PPDI Berharap KemenPAN RB,Dapat Tersosialisasikan & Terakomodir

Jakarta || Temporatur.com   SelanjutnyaEksepsi Ditolak, Sidang Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Lanjut ke PembuktianPresiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari sebelas duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2023. Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai […]

Lq Indonesia Lawfirm Laporkan Pembelian Saham GOTO Oleh Telkomsel Ke KPK

Awali Tahun 2023 Pemkab Purwakarta Raih 2 Penghargaan

Kejaksaan RI dan Kejaksaan Singapura
Memperpanjang Kerja Sama Prosecutor to Prosecutor

*APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

Bekasi-MHB
Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

“Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

“Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

“Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.

Ferdy Sambo ajukan banding, seberapa besar peluangnya lolos hukuman mati?