Nasional

Kapasitas 1.080 Siswa, Sekolah Rakyat Katingan Perkuat Penjangkauan Anak Desil 1 dan 2

KATINGAN, TEMPORATUR.COM Kementerian Sosial mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan memperkuat penjangkauan anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan 2 untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sekolah Rakyat permanen Kabupaten Katingan yang berkapasitas hingga 1.080 peserta didik. Dorongan itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, Salahuddin, selaku PIC Kemensos untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Katingan, pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 23 Katingan Tahun Ajaran 2026/2027, Selasa (14/07/26). Salahuddin mengingatkan organisasi perangkat daerah terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten agar bergerak aktif, terpadu, dan berkelanjutan. Menurut dia, kesiapan gedung dan dimulainya MPLS gelombang pertama perlu diikuti penguatan penjangkauan agar fasilitas yang dibangun negara benar-benar dimanfaatkan anak-anak yang menjadi sasaran program. “Sekolah Rakyat permanen Kabupaten Katingan memiliki kapasitas hingga 1.080 peserta didik. Seluruh OPD terkait perlu bergerak bersama menjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 agar fasilitas ini memberikan […]

Nasional

Penguatan Reforma Agraria dan Optimalisasi Peran Bank Tanah Telah Dibahas Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI

JAKARTA, TEMPORATUR.COM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/07/26). Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan berharap, melalui penguatan pelaksanaan Reforma Agraria dan optimalisasi peran Bank Tanah sebagai instrumen penyediaan tanah, pengelolaan pertanahan bisa berlangsung lebih profesional, produktif, dan bermanfaat terhadap ekonomi. “Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, namun juga memastikan penataan aksesnya, yaitu tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Wamen Ossy saat membuka FGD. Menurut Wamen Ossy, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Di antaranya, ketersediaan objek Reforma Agraria yang benar-benar _clean and clear_, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, hingga efektivitas kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. “Kita perlu memastikan […]

Nasional

Wajib Tahu !! Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri PKP Sepakati Program Sertipikasi Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

  JAKARTA, TEMPORATUR.COM Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyepakati pelaksanaan program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi (Rakor) yang turut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (14/07/26), guna memastikan kriteria penerima manfaat program tepat sasaran. “Jadi ini adalah sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Judul programnya adalah Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” ujar Menteri Nusron saat ditemui awak media usai rakor. Menteri Nusron menjelaskan, terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pertama, penerima bantuan perumahan pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah. Kedua, masyarakat penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya untuk peningkatan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Ketiga, […]

Nasional

Evaluasi Semester II Tahun 2026, Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98%

JAKARTA, TEMPORATUR.COM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan target kinerja tercapai optimal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, pada Selasa (14/07/26), mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi berkala dan memantau progres program strategis yang tengah dijalankan. “Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Menurut Dalu Agung Darmawan, salah satu hal yang dapat dijadikan instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas […]

Nasional

KKNP-PTLP Tematik Tahun 2026 Berakhir, Pengalaman Lapangan Jadi Best Practice Taruna/i Poltek Agraria STPN

YOGYAKARTA, TEMPORATUR.COM Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, secara resmi menutup sekaligus menerima kembali 619 taruna/i peserta Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Politeknik Agraria STPN Tahun Akademik 2025/2026. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Widya Sasana Bhumi, Politeknik Agraria STPN pada Senin (13/07/26), jadi penanda bahwa taruna/i telah menyelesaikan pengabdiannya mendukung penyelenggaraan pelayanan pertanahan selama kurang lebih empat bulan. “Mudah-mudahan kegiatan KKNP-PTLP ini menjadi best practice bagi Adik-adik semua dan menjadi nilai tambah saat berkecimpung di dunia pertanahan yang sesungguhnya. Semoga semua juga bisa menjadi bagian aktif dari jajaran Kementerian ATR/BPN,” ujar Andi Tenri Abeng. KKNP-PTLP Tematik yang baru pertama kalinya diterapkan di Politeknik Agraria STPN ini bukan hanya memperkaya ilmu para peserta, namun mampu mendukung program Kementerian ATR/BPN. “Pelaksanaan KKNP ini sangat bagus. Sangat bermanfaat bagi kepentingan kita dalam rangka peningkatan kualitas data […]

Nasional

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM

JAKARTA, TEMPORATUR.COM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional (Komnas) HAM pada Senin (13/07/26). Kajian tersebut merupakan masukan untuk memperkuat penanganan konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. SelanjutnyaTingkatkan Daya Saing Industri Kemasan, Kemenperin Optimalkan Standardisasi“Konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di bidang pertanahan. Di dalamnya terdapat persoalan hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM ini menjadi panduan yang sangat penting dalam upaya menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Dialog Rekomendasi Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM, di gedung Komnas HAM, Jakarta. Dalam […]

Berita

Diskominfo Depok Ramai Dibicarakan Publik, Pengamat : Anggaran Media Jangan Dijadikan Alat Politisi

DEPOK, Temporatur.com Sedang ramai nya dibicarakan publik dugaan bahwa terdapat sejumlah media yang diduga tergabung di lingkaran seputar kota Depok atau yang hanya terdekat dengan Oknum Pejabat Diskominfo Depok saja sebagai penerima kerja sama publikasi. Kondisi ini memicu pertanyaan serius dan menjadi sorotan kalangan jurnalis mengenai mekanisme seleksi media serta kriteria yang digunakan dalam menentukan pihak penerima anggaran publikasi yang dikelola Dinas Diskominfo Kota Depok menggunakan anggaran APBD. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Depok Haji Tajudin Tabri yang akrab disapa HTJ merasa prihatin akan hal tersebut dan memberikan tanggapannya agar pihak Diskominfo Kota Depok yang dipimpin oleh Manto selaku Kadis harus transparan. “Berkenaan dengan berita-berita yang sedang viral tentang tidak terbukanya pihak Diskominfo Kota Depok tentang anggaran Kemitraan Media senilai 903 juta yang disinyalir hanya dinikmati oleh segelintir media pendukung 02, saya berharap anggaran yang telah kita setujui dimana anggaran tersebut diperuntukan untuk media-media yang ada di Kota […]

Hukum & Kriminal, POLRI

Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Eks Jampidsus Kasus Korupsi dan TPPU PT Asabri

  JAKARTA, Temporatur.com Kortastipidkor Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Selain Febrie, polisi juga menetapkan pihak swasta DR sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sebelumnya disidik Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus batu bara, Asabri, hingga Krakatau Steel. “Kita sudah lakukan gelar perkara. Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka, saudara DR yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,” ucap Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampidsus di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Sabtu (11/07/26) siang. “Kemudian kita juga sudah menetapkan saudara FA, dalam perkara dugaan tindak korupsi dan tindak pencucian uang, dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelanggara negara dalam perkara PT Asabri, dan atau tindak […]

Nasional

Dokumen Wakaf Hilang, Inilah Penjelasan dari Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid

JAKARTA, Temporatur.com Dokumen tanah wakaf hilang atau tidak lengkap bukan berarti tanah tersebut tidak bisa disertipikatkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masyarakat memiliki jalur hukum yang bisa ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Kalau kondisi wakif atau alas haknya belum ada, menggunakan isbat wakaf. Datang ke Pengadilan Agama minta penetapan. Berdasarkan hasil penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Kemudian akta tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat wakaf,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (08/07/26) lalu. Menteri Nusron menjelaskan, mekanisme tersebut menjadi solusi bagi tanah wakaf yang terkendala administrasi, seperti dokumen alas hak yang hilang, tidak lengkap, atau kondisi wakif yang telah meninggal dunia sehingga Akta […]

Nasional

Nota Kesepahaman 28 Kampus, Wacana Menteri Nusron Targetkan 14 Ribu Sertipikasi Tanah Wakaf di Sulsel Rampung dalam Satu Tahun

MAKASSAR, Temporatur.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman/MoU dengan 28 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dari Provinsi Sulawesi Selatan, di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM) pada Kamis (09/07/26). Dengan kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN mengajak civitas academica di Sulawesi Selatan untuk aktif membantu menyelesaikan persoalan pertanahan, khususnya mempercepat sertipikasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. “Dengan kerja sama MoU ini, semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Rektor agar KKN Tematik ini betul-betul memiliki KPI yang jelas dan berdampak kepada masyarakat,” ujar Menteri Nusron. Menurut Menteri Nusron, capaian sertipikasi tanah wakaf di Sulawesi Selatan masih tergolong rendah. Dari sekitar 18 ribu bidang tanah wakaf yang tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, baru 4.516 bidang atau sekitar […]

Opini, Nasional

Penyitaan Rp67 Miliar, Bukti Keseriusan Polri Menegakkan Hukum

Oleh: Riki Pratama : Konsultan Media dan Praktisi Pendidikan Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp67 miliar dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi merupakan capaian yang layak diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Polri terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif dengan menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Penyitaan aset dalam proses penyidikan bukan sekadar tindakan administratif. Lebih dari itu, penyitaan menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara, menelusuri aliran dana, mengamankan barang bukti, serta mendukung pembuktian secara komprehensif. Keberhasilan mengamankan aset bernilai besar mencerminkan keseriusan penyidik dalam bekerja secara sistematis dan terukur. Di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, langkah Polri ini menjadi sinyal bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada dugaan semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keberanian mengusut perkara yang menjadi perhatian publik juga menunjukkan komitmen Polri untuk bekerja tanpa pandang […]

Nasional

58,76% Telah Bersertipikat, ATR/BPN Gandeng Al Jam’iyatul Washliyah Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Aset Organisasi Keagamaan

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan Al Jam’iyatul Washliyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Al Jam’iyatul Washliyah. Nota kesepahaman ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Masyhuril Khamis, bertepatan dengan Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah yang berlangsung di Asrama Haji, Jakarta Timur pada Rabu (08/07/26). “Kami mempermudah sertipikasi tanah wakaf karena aset-aset keagamaan harus memiliki kepastian hukum. Jangan sampai tanah yang telah diwakafkan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan sertipikat, tanah wakaf menjadi lebih terlindungi dan manfaatnya dapat terus dirasakan umat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Melalui nota kesepahaman tersebut, Kementerian ATR/BPN dan Al Jam’iyatul Washliyah akan bersinergi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset organisasi, pendampingan pencegahan serta penanganan berbagai permasalahan pertanahan, hingga penguatan koordinasi dalam perlindungan […]

Nasional

Tambahan APBN Untuk Bantu Penyusunan RTRW di 104 Kabupaten/Kota, Menteri Nusron Tegaskan Perlindungan Lahan Pertanian Jadi Prioritas Pemerintah

MAKASSAR, Temporatur.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan langkah pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan lahan pertanian di daerah. Langkah itu dilakukan untuk mendukung swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan lahan bagi berbagai program strategis nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/26). “Bagi Bapak Presiden, masalah ketahanan pangan dan swasembada pangan adalah _necessary condition_, sebuah keharusan dan kebutuhan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu ini. Maka kami diperintahkan untuk menjaga dan melindungi sawah-sawah serta lahan pertanian, yaitu dengan keputusan LP2B,” kata Menteri Nusron. Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah menetapkan target perlindungan LP2B sebesar 87% dari total Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di setiap daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah melampaui target tersebut dengan menetapkan LP2B hingga 88.05%. Keputusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini lantas […]

Nasional

Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang

BATAM, Temporatur.com Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/26). Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjelaskan peran yang dapat diperkuat kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan sekaligus penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah. “Kepala daerah merupakan orkestrator untuk penyelesaian persoalan, konflik, sengketa, pertanahan, yang tentunya melibatkan seluruh _stakeholder_ duduk bersama untuk mencari solusi. Karena tentunya yang paling memahami stabilitas sosial, dinamika sosial di daerah tersebut tentu adalah kepala daerah,” ujar Wamen Ossy dalam pertemuan dengan agenda Pengawasan terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah, Khususnya dalam Menjalankan Program Prioritas Nasional serta Program di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan pemerintah daerah dalam aspek pertanahan […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.