Penulis: Rizky Tile

JAKARTA, Temporatur.com Enam produk manufaktur khusus Indonesia siap mencuri perhatian buyer, distributor, dan investor dari kawasan Eurasian Economic Union (EAEU). Melalui partisipasinya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia, Indonesia menampilkan beragam produk unggulan di zona paviliun Specialty Manufacturing & Consumer Goods, meliputi batik dan teknologi mesin batik, layanan survei geospasial, drone, kopi specialty, dekorasi rumah, serta fesyen dan tekstil. “Produk manufaktur Indonesia tidak hanya mampu bersaing dari sisi kualitas dan inovasi, tetapi juga menawarkan nilai tambah yang lahir dari kreativitas, keberlanjutan, dan identitas budaya yang kuat. Melalui INNOPROM 2026, kami ingin membuka lebih banyak peluang kerja sama industri, perdagangan, dan investasi dengan mitra internasional,” ujar Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita (08/07/26). Menurutnya, keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi industri manufaktur nasional di kawasan Eurasia. Pasar Eurasia kini menjadi salah satu […]

Sembilan Pelaku Industri Agro Nasional Siap Tampil di INNOPROM 2026, mendorong masuk produk agro ke pasar Eurasia JAKARTA, Temporatur.com Indonesia akan membawa kekuatan industri agro dan pengolahan pangan ke panggung internasional melalui keikutsertaannya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026, pameran industri terbesar di kawasan Eurasia yang berlangsung pada 6-9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Melalui paviliun Indonesia, sembilan pelaku industri nasional akan menampilkan beragam produk unggulan, mulai dari spirulina, kopi spesialti, makanan olahan, hingga produk aromaterapi dan kosmetik. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses pasar sekaligus membuka peluang kemitraan industri dengan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU). “Industri agro merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi kekuatan manufaktur Indonesia. Didukung ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah, kami optimistis sektor ini semakin kompetitif di pasar global. Melalui partisipasi sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026, Indonesia ingin memperluas peluang investasi, […]

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/26). “Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas pungli. Dengan sistem pengukuran terjadwal nantinya masa tunggu dengan penjadwalan yang terukur maksimal tujuh hari, kemudian durasi pekerjaan maksimal lima hari. Jadi semuanya akan terukur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. SelanjutnyaTingkatkan Daya Saing Industri Kemasan, Kemenperin Optimalkan StandardisasiMelalui sistem pengukuran terjadwal, masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian jadwal sejak permohonan awal diajukan. Dengan sistem baru ini, masa tunggu layanan ditetapkan maksimal tujuh hari, sedangkan proses pengukuran hingga penyelesaian peta bidang ditargetkan selesai paling lama lima hari. Dengan demikian, total waktu penyelesaian layanan pengukuran reguler menjadi maksimal 12 hari. Sebagai pimpinan rapat, Menteri Nusron yang didampingi Wakil […]

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (06/07/26). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. “RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. RUU ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka Penguatan Materi/Substansi Penyusunan RUU tentang Administrasi Pertanahan. Dalu Agung Darmawan mengatakan, RUU ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi pengaturan agraria secara menyeluruh dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum. RUU Administrasi Pertanahan tersebut disusun berdasarkan UU Nomor […]

JAKARTA, Temporatur.com Pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya menuntut efisiensi anggaran dan transparansi penggunaan uang rakyat. Namun anehnya dengan fakta bahwa di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Pusdatin Humas memiliki anggaran satu miliar rupiah untuk kerjasama publikasi dengan media massa. Anggaran tersebut berdasarkan laman resmi sirup LKPP melalui RUP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada TA 2026 digunakan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai media, mulai dari media cetak, elektronik, digital hingga media sosial sebagai bentuk penguatan transparansi dan komunikasi publik. Pasalnya, hingga kini pihak Pejabat Pusdatin Humas enggan mau bertemu dengan Wartawan untuk menanggapi konfirmasi dari rincian penggunaan anggaran, termasuk siapa saja media yang digandeng dan bagaimana mekanisme kerjanya. Penelusuran Tim Media atau teman-teman Wartawan menunjukkan bahwa anggaran publikasi seringkali ditempatkan pada pos belanja yang sangat fleksibel. Beberapa media yang memiliki legalitas hukum perusahaan Media jelas, telah mengirim surat tugas Liputan dan Surat Penawaran Kerjasama hingga aktif memproduksi karya jurnalistik, serta […]

JAKARTA, Temporatur.com || Bagi sebagian masyarakat, mengurus urusan pertanahan sering kali menjadi pengalaman yang membingungkan. Pertanyaan soal biaya yang harus dibayar, komponen apa saja yang dikenakan, hingga cara penghitungannya, kerap muncul ketika seseorang hendak mengurus sertipikat tanah, balik nama, maupun layanan pertanahan lainnya. Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan bahwa seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat. “Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN telah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad pada Senin (06/07/26) Achmad mengatakan, dalam regulasi tersebut telah diatur berbagai rumus perhitungan biaya layanan pertanahan. “Di PP 128/2015 diterangkan rumus perhitungan, baik dalam kegiatan pengukuran, kemudian pendaftaran tanah […]

JAKARTA, Temporatur.com || Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka penguatan materi dan substansi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Senin (06/07/26). Forum ini menghadirkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai mitra strategis dalam proses legislasi untuk memberikan masukan, pandangan, serta penguatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU tersebut. “FGD ini memiliki arti yang sangat penting dan tentunya RUU tentang Administrasi Pertanahan ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa sistem administrasi pertanahan Indonesia akan semakin baik di masa kini dan masa depan,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dari pihak internal, forum ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara dari pihak Komisi II DPR RI, hadir langsung Ketua dan Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi II DPR […]

JAKARTA, Temporatur.com Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem industri halal nasional sebagai salah satu strategi meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kemenperin menghadirkan layanan sertifikasi halal yang profesional, kredibel, dan mudah diakses oleh pelaku industri, termasuk industri kecil dan menengah (IKM). Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri halal menjadi salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar seiring meningkatnya permintaan produk halal di pasar global. “Kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Secara global, konsumsi umat Muslim dunia pada enam sektor ekonomi syariah telah mencapai USD2,6 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada tahun 2029,” kata Menperin dalam keterangannya, Senin (06/07/26). Lebih lanjut, Agus mengemukakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 248,6 […]

CIKEAS, Temporatur.com Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi yang bergerak di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027 sebagai bagian dari upaya menjaring calon sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pertanahan dan tata ruang. Di tengah rangkaian seleksi tersebut, tampak semangat, optimisme, dan tekad para calon taruna/i dari berbagai daerah yang ingin mengabdikan diri kepada bangsa melalui pendidikan di Politeknik Agraria STPN. Semangat itu ditunjukkan oleh salah satu dari 2.114 peserta yang mengikuti SPTB, Aditya Rahman (17). Calon taruna asal Bandung, Jawa Barat, yang memilih Program Studi Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan (MPRP) ini, menilai Indonesia memiliki potensi wilayah yang sangat besar dan perlu didukung dengan penataan ruang yang berkualitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya tetap semangat dan optimis dalam mengikuti ujian kali ini karena saya ingin mengabdi untuk Indonesia, khususnya di bidang tata […]

BREBES, Temporatur.com Pemulihan ekosistem mangrove kini bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan benteng pertahanan masa depan kawasan pesisir Indonesia. Mewujudkan visi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, turun langsung memimpin gerakan penanaman mangrove bersama lintas sektor di Pantai Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Inisiatif bertajuk “Menanam Hari Ini untuk Generasi Esok” ini menjadi bukti nyata kolaborasi solid antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas demi menyukseskan target nasional dua miliar pohon. Dalam arahannya, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pemulihan mangrove merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. “Penanaman mangrove bukan sekadar menanam pohon, tetapi bagian dari gerakan bersama untuk memulihkan lingkungan dan menjaga masa depan. Mari kita perkuat kolaborasi agar setiap mangrove yang ditanam benar-benar tumbuh, melindungi pesisir, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Menteri Jumhur. Mangrove memiliki peran strategis sebagai benteng alami kawasan pesisir dari ancaman abrasi, banjir rob, dan gelombang pasang. […]