Gaji RW dan RT Ciwareng Dua Bulan Belum di Bayarkan,Ada apa Pemda Purwakarta?
Penulis: Suryo S
BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas melalui Rumah BUMN Bekasi
Jakarta – Temporatur.com Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, melalui program BNI Berbagi lewat Rumah BUMN di Bekasi. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, sejak didirikan pada 2017, Rumah BUMN BNI di Bekasi telah menjadi wadah pengembangan bagi lebih dari 400 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini tak hanya menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran BNI sebagai agen pembangunan (agent of development). “Sebagai bank milik negara, BNI berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam perekonomian nasional, tanpa membedakan gender maupun kondisi fisik,” ujar Okki dalam keterangan resmi. Salah satu kisah inspiratif dari penerima manfaat Rumah BUMN BNI adalah Paini, seorang perempuan penyandang disabilitas yang kini sukses mengembangkan usaha kuliner Bumbu Pecel Yuk Ni. Melalui dukungan […]
Diduga Lakukan KKN, Plt. Kadis Pendidikan Mandailing Natal Dilaporkan Aliansi Mahasiswa Ke KPK
Temporatur.com – Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat dari tubuh birokrasi daerah. Kali ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Aliansi Mahasiswa Pemantau Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (AMP2K), Senin (21/4). Laporan tersebut dilayangkan langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, oleh sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam AMP2K. Mereka menyerahkan dokumen berisi rangkaian dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran dalam sektor pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal. SelanjutnyaHANI 2026: Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Ajak Masyarakat Bangun Pergerakan Kolektif Bersih NarkobaMenurut AMP2K, sejumlah pelanggaran yang dilaporkan antara lain dugaan pemerasan terhadap guru dalam proses penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, mutasi kepala sekolah SD dan SMP tahun 2025 yang dinilai sarat kepentingan, pengadaan foto presiden dan wakil presiden yang dibebankan kepada sekolah negeri, hingga dugaan korupsi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
























