Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kasatpel Sawah Besar Bantah Pungutan Wajib PJLP, soal Dugaan Pungutan Biaya Materai Adendum Rapelan Gaji

Kasatpel Sawah Besar Bantah Pungutan Wajib PJLP, soal Dugaan Pungutan Biaya Materai Adendum Rapelan Gaji

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.


JAKARTA, TEMPORATUR.COM
Sekitar 100 pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, melaporkan dugaan pungutan tidak resmi yang membebani para pekerja.

Para pekerja menyebut diminta menyetor uang sebesar Rp150.000 per orang dengan alasan biaya penggantian materai dalam pembuatan dokumen adendum pencairan rapelan gaji.

Setiap PJLP berhak menerima rapelan gaji sekitar Rp2.080.000 per orang. Namun sebelum dana tersebut diterima sepenuhnya, mereka diminta mengeluarkan biaya tambahan yang menurut ketentuan administrasi kepegawaian seharusnya tidak dibebankan kepada pekerja.

Jika dikalikan jumlah pegawai yang terdampak, total dana yang terkumpul bisa mencapai Rp15 juta dalam satu kali proses administrasi saja.

Yang semakin menjadi pertanyaan, permintaan biaya tersebut tidak berlaku di wilayah lain di bawah Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat. PJLP di kecamatan lain melaporkan proses yang sama berjalan lancar tanpa ada biaya tambahan apapun. Perbedaan perlakuan ini memunculkan kecurigaan adanya oknum yang memanfaatkan momen pencairan dana untuk mengambil keuntungan pribadi.

“Rapelan gaji yang kami terima sebesar Rp2.080.000, tetapi kami justru diminta uang Rp150.000 dengan alasan untuk biaya materai adendum. Kami mempertanyakan dasar permintaan uang tersebut. Kenapa di wilayah lain tidak ada permintaan seperti ini?” ungkap salah seorang pegawai PJLP yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (14/11/26).

Menanggapi laporan tersebut, awak media menghubungi Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar pada Senin (14/11/26). Pihaknya memberikan bantahan terkait dugaan pungutan wajib terhadap para pegawai PJLP.

“Kalau memang itu terjadi, akan saya tindak dan akan kami pulangkan hak uang PJLP. Itu hanya pemberian suka rela masing‑masing tanpa dipaksakan,” ujar Kasatpel LH Sawah Besar kepada wartawan.

Kasatpel menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat perintah atau imbauan yang mewajibkan para PJLP menyerahkan uang sebesar Rp150.000 untuk keperluan dokumen adendum rapelan gaji. Ia juga menyatakan akan melakukan pengecekan cepat ke setiap unit kerja untuk memastikan tidak ada pungutan tidak resmi.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less