Prabowo Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Biaya Jadi Bupati Disebut Tembus Rp100 Miliar

Prabowo Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Biaya Jadi Bupati Disebut Tembus Rp100 Miliar

PALU — TEMPORATUR.COM

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang dinilai berpotensi merusak kualitas demokrasi. Ia mengungkapkan, biaya untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah bahkan disebut bisa mencapai puluhan hingga Rp100 miliar, sementara untuk menjadi anggota DPR berkisar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Di hadapan para pimpinan dan kader Muhammadiyah, Prabowo mempertanyakan mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan jabatan publik. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko membuat demokrasi dikuasai kelompok pemilik modal besar.

“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat 100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR 40 miliar, 50 miliar belum tentu menang. Bagaimana mau ke mana negara kita?” ujar Prabowo.

Presiden menilai demokrasi seharusnya tidak menjadi sistem yang dapat dibeli atau disandera oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan finansial, terlebih apabila sumber dana tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah.

“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” tegasnya.

Dorong Perbaikan Sistem Politik

Prabowo mengatakan persoalan mahalnya biaya politik harus menjadi perhatian bersama, khususnya para pemimpin partai politik. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ketua umum partai politik mengenai perlunya pembenahan sistem politik nasional.

Menurutnya, para pimpinan partai mulai menunjukkan kesadaran bahwa berbagai penyimpangan dalam sistem politik harus dikoreksi.

“Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” kata Prabowo.

Ia juga mempertanyakan apakah kondisi politik yang membutuhkan biaya sangat besar tersebut sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk tokoh Muhammadiyah seperti KH Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.

Singgung Pendanaan Buzzer dan Penyebaran Hoaks

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyinggung dugaan penggunaan kekuatan uang dalam jumlah besar untuk membiayai serangan buzzer, penyebaran informasi bohong, serta upaya membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia mengungkapkan adanya pihak yang menurutnya memiliki dana hingga puluhan triliun rupiah dan diduga menggunakan kekuatan finansial tersebut untuk memengaruhi opini publik.

Prabowo meminta tokoh-tokoh Muhammadiyah, khususnya yang berada di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi, ikut memberikan edukasi kepada generasi muda agar tidak mudah diperalat oleh pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan.

Presiden juga menyinggung penggunaan kembali video lama yang disebarkan seolah-olah merupakan kejadian baru untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

Menurutnya, praktik penyebaran hoaks dan upaya memecah belah bangsa harus diwaspadai karena dapat mengganggu persatuan nasional.

Muhammadiyah Diminta Ikut Mengawal Persatuan

Prabowo menilai organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan memperkuat kehidupan demokrasi Indonesia.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa membangun kerja sama dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah tahun 2026 mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”. Agenda tersebut berlangsung pada 13–15 November 2026 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Melalui pidatonya, Prabowo kembali menegaskan perlunya pembenahan sistem politik dan ekonomi agar demokrasi tidak dikuasai oleh kekuatan modal serta pengelolaan negara benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pernyataan mengenai besarnya ongkos politik tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap tantangan demokrasi Indonesia, terutama menyangkut transparansi pendanaan politik, integritas peserta pemilu, dan pencegahan praktik korupsi.

(SUR)