Komisi III DPR Desak Kapolri Terapkan Pasal Makar dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA — TEMPORATUR.COM

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Komisi III DPR RI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.

Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesimpulan rapat, Komisi III meminta Kapolri beserta jajaran agar mendalami dan menerapkan ketentuan pidana makar terhadap para tersangka apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

Komisi III menilai dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, hingga penghilangan data elektronik tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. DPR meminta seluruh rangkaian peristiwa ditelusuri untuk mengetahui motif, tujuan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan keterangan Kapolri yang diberitakan sejumlah media, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data hasil penyadapan.

Penyidik juga mendalami dugaan adanya rantai perintah dan pembagian peran di antara para pihak yang diperiksa.

Meski demikian, penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Pembuktian terhadap masing-masing pihak tetap harus dilakukan melalui proses hukum.

DPR Minta Dalang dan Motif Dibongkar

Habiburokhman menegaskan bahwa pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis di lapangan.

Menurutnya, penyidik harus menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang menerima hasil penyadapan, untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan, serta apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat.

Komisi III juga menyoroti dugaan rangkaian tindakan lain, seperti pengawasan ilegal atau surveillance, pengondisian opini di media sosial, hingga penggalangan massa yang disebut dalam pembahasan perkara.

DPR meminta seluruh dugaan tersebut diverifikasi melalui penyidikan agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Polri Dalami Dugaan Makar

Dalam rapat yang sama, Kapolri memaparkan perkembangan penyidikan dan menyampaikan bahwa Polri telah membuat laporan polisi baru untuk mendalami dugaan tindak pidana makar.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang memisahkan dan mendalami kemungkinan unsur pidana lain dari perkara dugaan penyadapan ilegal.

Namun, dugaan makar tetap harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum yang berlaku. Desakan Komisi III DPR tidak serta-merta menjadi penetapan bahwa seluruh tersangka telah terbukti melakukan makar.

Publik Menunggu Transparansi Penegakan Hukum

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi pejabat negara, serta penggunaan sistem elektronik di lingkungan institusi kepolisian.

Publik menunggu penjelasan yang terbuka mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan apa tujuan dari tindakan tersebut.

Pengusutan juga perlu memastikan bahwa setiap orang yang diduga terlibat diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa perlakuan istimewa maupun diskriminasi.

Pada akhirnya, proses hukum harus menjawab seluruh pertanyaan publik sekaligus menjaga asas praduga tak bersalah bagi para tersangka.

(SUR)