Dugaan Penyimpangan Pertalite di Cipatujah Disorot, Wartawan Diduga Dianiaya dan 15 Jerigen BBM Dipertanyakan

Dugaan Penyimpangan Pertalite di Cipatujah Disorot, Wartawan Diduga Dianiaya dan 15 Jerigen BBM Dipertanyakan

TASIKMALAYA — TEMPORATUR.COM

Penelusuran dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU 34-46133, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berujung pada insiden dugaan penganiayaan terhadap awak media. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai respons awal Polsek Cipatujah serta perbedaan jumlah BBM dalam jerigen saat kendaraan diamankan hingga tiba di Mapolres Tasikmalaya, Jumat (13/11/2026).

Peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah awak media bersama Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) melakukan penelusuran terhadap aktivitas penyaluran BBM bersubsidi di sekitar SPBU 34-46133.

Dalam penelusuran itu, mereka mendapati sebuah mobil pikap berwarna putih tanpa nomor polisi yang mengangkut puluhan jerigen berisi BBM. Kendaraan tersebut kemudian diketahui memasuki sebuah pekarangan rumah yang lokasinya tidak jauh dari SPBU.

Saat dikonfirmasi, pemilik usaha disebut mengakui bahwa jerigen tersebut berisi Pertalite yang rencananya akan didistribusikan kepada sejumlah nelayan dan sektor pertanian.

Namun, awak media mengaku menemukan sejumlah dokumen surat rekomendasi yang diduga telah melewati masa berlaku. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan dokumen rekomendasi sebagai dasar pengambilan dan penyaluran BBM bersubsidi.

Respons Polsek Cipatujah Dipertanyakan

Untuk memastikan persoalan tersebut, perwakilan awak media bersama BPAN mendatangi Polsek Cipatujah guna meminta pendampingan dan pemeriksaan terhadap kendaraan, dokumen rekomendasi, serta aktivitas distribusi BBM yang ditemukan.

Namun, menurut keterangan awak media, anggota piket saat itu mengarahkan mereka untuk melakukan investigasi sendiri. Padahal, kedatangan tersebut dimaksudkan untuk meminta bantuan dan pendampingan aparat kepolisian.

Situasi kemudian memanas ketika perwakilan awak media kembali ke lokasi setelah meminta pendampingan dari kepolisian.

Salah seorang wartawan dilaporkan menjadi korban dugaan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan usaha tersebut.

Korban disebut mengalami tindakan kekerasan berupa penarikan tangan, dorongan, tendangan, hingga injakan pada bagian perut.

Merasa keselamatan rekan-rekannya terancam, salah seorang awak media kembali mendatangi Polsek Cipatujah untuk meminta perlindungan.

Setelah menerima permintaan tersebut, anggota piket kemudian mengarahkan personel lainnya menuju lokasi kejadian.

Selanjutnya, mobil pikap yang mengangkut puluhan jerigen beserta pemiliknya diamankan ke Polsek Cipatujah. Kendaraan dan barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

15 Jerigen Berubah Kosong, Ke Mana BBM-nya?

Persoalan lain muncul ketika kendaraan tersebut tiba di Mapolres Tasikmalaya.

Berdasarkan pantauan awak media, dari sekitar 20 jerigen yang sebelumnya diketahui berisi BBM saat berada di lokasi, hanya lima jerigen yang masih terisi ketika kendaraan tiba di Mapolres Tasikmalaya. Sementara 15 jerigen lainnya ditemukan dalam kondisi kosong.

Perbedaan kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh pihak berwenang.

Ke mana isi BBM dari 15 jerigen tersebut? Pada tahap mana perubahan kondisi itu terjadi? Siapa yang menguasai kendaraan dan barang bukti selama proses pengamanan serta pemindahan?

Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan keutuhan barang bukti dan menjamin proses pemeriksaan berjalan transparan.

Karena itu, diperlukan penelusuran menyeluruh, termasuk pemeriksaan kondisi awal jerigen, dokumentasi pengamanan, berita acara serah terima, serta keterangan seluruh pihak yang terlibat.

Aktivis Desak Audit Distribusi BBM dan Evaluasi Polsek

Menanggapi rangkaian peristiwa tersebut, M. Rachman, aktivis Jawa Barat, menyampaikan kritik terhadap respons awal Polsek Cipatujah dan mendesak agar dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut diusut secara menyeluruh.

“Kami sangat menyayangkan respons Polsek Cipatujah. Kami datang membawa informasi dan meminta pendampingan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi justru diarahkan melakukan investigasi sendiri. Seandainya sejak awal laporan dan permintaan pendampingan ditindaklanjuti secara serius, setidaknya potensi terjadinya kekerasan terhadap awak media bisa diantisipasi,” tegas Rachman.

Terkait dokumen rekomendasi yang diduga telah kedaluwarsa, Rachman meminta aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri keabsahan, masa berlaku, serta penggunaannya dalam proses pengambilan BBM bersubsidi.

“Kalau benar surat rekomendasi itu sudah tidak berlaku, atas dasar apa BBM bersubsidi tersebut masih didistribusikan? Jangan sampai dokumen yang sudah kedaluwarsa dijadikan alasan untuk terus memperoleh BBM bersubsidi. Persoalan ini harus ditelusuri sampai tuntas,” ujarnya.

Rachman juga mendesak Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran BBM di SPBU 34-46133 Cipatujah.

Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kendaraan dan jerigen yang diamankan. Aparat dan instansi pengawas perlu menelusuri data transaksi penjualan, realisasi kuota, penggunaan surat rekomendasi, hingga identitas dan jumlah penerima BBM.

“Kami meminta dilakukan audit terhadap seluruh penyaluran Pertalite, mulai dari data transaksi, kuota, surat rekomendasi, hingga siapa saja penerimanya. Jangan hanya memeriksa kendaraan dan jerigen, tetapi telusuri juga sumber BBM serta alur distribusinya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu,” tandasnya.

Kapolres Diminta Evaluasi dan Usut Dugaan Kekerasan

Lebih lanjut, Rachman meminta Kapolres Tasikmalaya mengevaluasi respons anggota piket Polsek Cipatujah sekaligus memastikan dugaan penganiayaan terhadap wartawan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pengamanan kendaraan dan jerigen semata. Dugaan penyimpangan distribusi BBM, dugaan kekerasan terhadap awak media, serta perbedaan jumlah BBM harus diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Audit distribusi BBM harus dilakukan, dugaan penyalahgunaan harus diusut, dan dugaan kekerasan terhadap wartawan juga harus diproses. Jangan ada pembiaran, jangan ada tebang pilih, dan jangan sampai hak masyarakat atas BBM bersubsidi dikorbankan akibat lemahnya pengawasan,” pungkasnya.

Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari Polsek Cipatujah, Polres Tasikmalaya, maupun pihak pengelola SPBU 34-46133.

Klarifikasi tersebut diperlukan untuk menjelaskan dugaan penyimpangan distribusi Pertalite, kronologi insiden kekerasan terhadap wartawan, legalitas dokumen rekomendasi, serta perbedaan kondisi 20 jerigen yang sebelumnya dilaporkan berisi BBM dan hanya lima jerigen yang disebut masih terisi saat tiba di Mapolres Tasikmalaya.

TEMPORATUR.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.

(EKA)