Ahmad Sahroni Minta Polri Perlihatkan Alat Perangkat Penyadapan Presiden Prabowo

Ahmad Sahroni Minta Polri Perlihatkan Alat Perangkat Penyadapan Presiden Prabowo

JAKARTA — TEMPORATUR.COM

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan penjelasan secara terbuka terkait perangkat yang diduga digunakan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan tersebut disampaikan Sahroni dalam rapat bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026). Ia menyoroti dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan untuk kepentingan politik yang dinilai berpotensi mengancam keamanan negara dan demokrasi.

Sahroni menilai, pengungkapan jenis perangkat, fungsi, serta pihak yang menggunakannya menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, teknologi penyadapan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam rapat tersebut, Sahroni secara khusus meminta agar perangkat penyadapan diperlihatkan kepada anggota Komisi III DPR RI dan masyarakat.

Menurut Sahroni, masyarakat berhak mengetahui bentuk dan kemampuan teknologi yang digunakan. Ia menilai teknologi penyadapan memiliki kemampuan yang semakin canggih, sehingga pengawasan terhadap penggunaannya harus diperketat.

“Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia,” ujar Sahroni dalam rapat tersebut.

Kapolri Paparkan Dugaan Rantai Komando Penyadapan

Dalam rapat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Berdasarkan keterangan Kapolri yang diberitakan sejumlah media, penyidik mendalami dugaan adanya rantai komando dalam operasi penyadapan, mulai dari pemberian instruksi, penentuan sasaran, pelaksanaan penyadapan hingga penerimaan hasil pemantauan.

Salah satu perangkat yang disebut dalam pemaparan tersebut adalah sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan perangkat PenLink’s X (PLX).

Kapolri juga mengungkapkan adanya dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan pada Oktober 2026.

Empat Perwira Polri Terseret Penyidikan

Perkembangan perkara ini juga menjadi perhatian publik setelah penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution.

Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara tersebut. Namun, dugaan keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Komisi III DPR RI sebelumnya telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri untuk meminta penjelasan mengenai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.

Polri Diminta Transparan dan Mengusut Tuntas

Sahroni mengingatkan agar pengusutan perkara tidak berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta Kapolri memastikan tidak ada pihak lain yang masih menjalankan aktivitas serupa di lingkungan institusi kepolisian.

Sementara itu, Kapolri Suyudi menyatakan pihaknya menerima berbagai masukan dari anggota Komisi III DPR RI. Ia menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap perkara tersebut.

Kasus ini menjadi ujian bagi Polri dalam menjaga kepercayaan publik, terutama menyangkut penggunaan teknologi penyadapan, perlindungan privasi warga negara, serta pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.

Publik kini menunggu transparansi Polri dalam mengungkap perangkat yang digunakan, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, serta motif di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.

(RED)

TEMPORATUR.COM — Mengawal Informasi, Menyuarakan Kebenaran.