Bupati Bekasi Dampingi KDM, Pembongkaran Jembatan Penghambat Kali CBL Dipercepat untuk Antisipasi Banjir

Bupati Bekasi Dampingi KDM, Pembongkaran Jembatan Penghambat Kali CBL Dipercepat untuk Antisipasi Banjir

TEMPORATUR.COM,|| BEKASI

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL), Senin (26/10/2026), untuk mempercepat penanganan hambatan aliran sungai yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Dalam peninjauan tersebut, Dedi meminta jembatan yang dinilai menghambat aliran air segera dibongkar, sampah di sungai diangkat, dan alat berat mulai dikerahkan pekan depan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Hambatan aliran air dan penumpukan sampah menjadi persoalan yang perlu ditangani agar kapasitas aliran sungai dapat berfungsi lebih optimal ketika debit air meningkat akibat hujan.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan penanganan sungai tidak boleh menunggu sampai banjir terjadi. Ia meminta pekerjaan dilakukan segera dengan mendahulukan pembongkaran jembatan yang dinilai menghambat aliran air serta pembersihan sampah di sepanjang Kali CBL.

“Jangan sampai ketika banjir baru turun alat. Minggu depan ditaruhin alatnya. Beres. Bongkar dulu, langsung saya bikinin jembatannya. Sama sampahnya diangkat,” tegas Dedi di lokasi.

Dedi juga menyatakan pemerintah provinsi akan membangun jembatan pengganti setelah pembongkaran dilakukan. Dengan demikian, penanganan hambatan sungai diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan akses masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aliran air.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja turut mendampingi peninjauan sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam penanganan Kali CBL. Kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi penting untuk memastikan pekerjaan normalisasi, pengangkatan sampah, dan penataan infrastruktur dapat terlaksana sesuai rencana.

Risiko banjir menjadi perhatian utama karena meningkatnya debit air saat hujan dapat memperberat kondisi sungai yang mengalami hambatan aliran. Jika penanganan tidak dilakukan tepat waktu, wilayah sekitar berpotensi menghadapi genangan yang dapat mengganggu aktivitas warga, akses transportasi, dan kegiatan ekonomi.

Meski demikian, dampak pembongkaran jembatan dan normalisasi terhadap pengurangan risiko banjir akan bergantung pada pelaksanaan pekerjaan serta kondisi aliran sungai secara keseluruhan. Penanganan perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Dengan target pengerahan alat berat mulai pekan depan, percepatan penanganan Kali CBL diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengurangi potensi banjir di Kabupaten Bekasi, terutama saat intensitas hujan meningkat. Pemerintah daerah perlu memastikan perkembangan pekerjaan dan hasil penanganannya dapat dipantau masyarakat.

(SUR)