Toto Iskandar Desak Kepastian Bupati Definitif, Percepatan Pembangunan Bekasi Jadi Sorotan

Toto Iskandar Desak Kepastian Bupati Definitif, Percepatan Pembangunan Bekasi Jadi Sorotan

BEKASI — TEMPORATUR.COM

Ketua PC Keluarga Besar FKPPI 0907 sekaligus Ketua Dekopinda Kabupaten Bekasi, H. Toto Iskandar, S.E., mendesak DPRD Kabupaten Bekasi segera menggelar rapat paripurna terkait pengangkatan Bupati Bekasi definitif.

Menurutnya, kepastian kepemimpinan definitif diperlukan untuk mendukung efektivitas pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah.

Desakan tersebut disampaikan H. Toto Iskandar pada Sabtu (10/10/2026). Ia menilai, kepastian status kepala daerah menjadi salah satu hal penting agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi dapat berjalan optimal, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat dan pekerjaan pembangunan yang harus segera dituntaskan.

“Sudah saatnya Kabupaten Bekasi memiliki bupati definitif. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, kekosongan jabatan yang perlu ditangani, serta pekerjaan pemerintahan yang harus segera dilaksanakan,” ujar Toto.

Menurutnya, kepemimpinan yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) memiliki batasan kewenangan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memengaruhi keleluasaan pengambilan sejumlah keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan penataan birokrasi dan kebijakan pemerintahan daerah.

Toto berharap DPRD Kabupaten Bekasi segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengambil langkah sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Ia menilai, kepastian status kepala daerah diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, kondusivitas pemerintahan, dan kesinambungan program pembangunan.

Ia juga menyebutkan bahwa dorongan agar Bupati Bekasi segera definitif bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan daerah.

“Harapan kami, proses ini segera mendapat kepastian. Dengan kepemimpinan yang definitif, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan berbagai kebutuhan masyarakat bisa ditangani secara optimal,” pungkasnya.

Meski demikian, proses penetapan Bupati Bekasi definitif tetap perlu mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tahapan administratif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan lembaga terkait.

(AP)