Pascamutasi Camat Gapura, Warga Tegaskan Tolak Pembangunan Tower di Polalang Sumenep Tetap Berlanjut

Pascamutasi Camat Gapura, Warga Tegaskan Tolak Pembangunan Tower di Polalang Sumenep Tetap Berlanjut

SUMENEP – Temporatur.com

Jabatan Camat Gapura, Kabupaten Sumenep resmi berganti setelah Kamiluddin, S.Pd., dikabarkan mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.

Kendati demikian, mutasi ini tidak menyurutkan gelombang protes warga terkait polemik pembangunan menara telekomunikasi (tower) di Dusun Polalang, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura.

Pergantian kepemimpinan di tingkat kecamatan ini terjadi di tengah sorotan publik atas penolakan warga terhadap keberadaan tower di kawasan permukiman tersebut.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi apakah pergeseran posisi Kamiluddin tersebut berkaitan langsung dengan konflik pembangunan menara telekomunikasi yang berlarut-larut ini.

Salah satu perwakilan warga terdampak yang konsisten menyuarakan penolakan, Madrawi, menegaskan bahwa perjuangan masyarakat sekitar tidak akan berhenti. Ia menyatakan protes akan terus dilayangkan meskipun fasilitas menara telekomunikasi itu saat ini telah diaktifkan dan beroperasi secara penuh.

“Meskipun tower sudah diaktifkan dan berfungsi, tapi upaya untuk melakukan penolakan akan terus disoal sampai kapan pun, karena ini adalah kedhaliman pemerintah dan perusahaan terhadap rakyat kecil,” ujar Madrawi, Selasa,8/9/2026.

Lebih lanjut, Madrawi mengungkapkan rasa kecewanya terhadap respons birokrasi di tingkat desa hingga kecamatan. Selama polemik bergulir, warga merasa tidak mendapatkan kepastian hukum akibat adanya sikap saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

“Pada saat pemerintah tidak berpihak, kepada siapa saya mengadu? Kepala Desa dan Camat Gapura saling melempar tanggung jawab,” tambahnya.Warga menuntut transparansi penuh dari pihak pemerintah terkait legalitas proses pembangunan, penerbitan izin, serta jaminan perlindungan bagi warga terdampak.

Publik kini tengah menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai kejelasan status mutasi jabatan tersebut serta langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa menara telekomunikasi di Dusun Polalang.

(Faisol)