RIBUAN SUARA MAHASISWA MENGGEMA DI BUNDARAN HI, PUBLIK MENANTI RESPONS PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aksi tersebut mengusung kritik terhadap kondisi ekonomi nasional dan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui dan memperbaiki kebijakan yang dianggap keliru.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut diperkirakan diikuti ribuan peserta dan menyebabkan kepadatan lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Sudirman–Thamrin. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan di sekitar Bundaran HI.
Dalam perjalanan menuju Bundaran HI, massa mahasiswa sempat tertahan karena aparat kepolisian tidak mengizinkan aksi digelar di kawasan tersebut. Polisi beralasan bahwa Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat penyampaian aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Massa kemudian melakukan negosiasi dengan aparat sambil tetap menyampaikan tuntutan mereka secara damai.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang kebebasan berpendapat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menyatakan bahwa Polri tetap menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan aksi wajib memperhatikan aturan yang berlaku di wilayah DKI Jakarta, termasuk ketentuan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 mengenai lokasi penyampaian pendapat di muka umum.
Di sisi lain, mahasiswa menilai Bundaran HI merupakan ruang publik yang strategis untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Sejumlah peserta aksi mempertanyakan pembatasan lokasi demonstrasi karena penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Mahasiswa menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan dan bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin dalam negara demokrasi. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan di sejumlah titik strategis ibu kota.
Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya kehadiran perwakilan pemerintah, angota DPR RI, pimpinan Universitas Indonesia, maupun Gubernur DKI Jakarta yang menemui langsung massa aksi mahasiswa. Kondisi tersebut menjadi perhatian sejumlah peserta aksi yang berharap para pemangku kebijakan dapat mendengar dan merespons secara langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait persoalan ekonomi, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan publik yang menjadi tuntutan demonstrasi hari ini.
Sejumlah mahasiswa menilai dialog langsung antara pemerintah, wakil rakyat, dan kalangan akademisi dengan peserta aksi dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat komunikasi publik serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Namun hingga sore hari, aksi tetap berlangsung dengan penyampaian orasi dan pembacaan tuntutan tanpa adanya pertemuan resmi dengan pejabat publik yang menjadi sasaran aspirasi demonstran.
(Red)
