Inilah Maklumat Politik BAKOR Jakarta, Aktivis 1980/1990an dan Aktivis Generasi Zillenial

Inilah Maklumat Politik BAKOR Jakarta, Aktivis 1980/1990an dan Aktivis Generasi Zillenial

 

JAKARTA (26/05) – Telah diselenggarakan pada 18 April 2026 di Jakarta, ratusan aktivis lintas Angkatan dari era 80-an, 90-an Hingga Gen Z (Red: generasi Z) berkumpul dalam satu ruang kesadaran sama atas dasar kegelisahan atas arah negeri ini.

Aktivis jebolan kampus negeri ternama yang berada di Depok, Pande K. Trimayuni, memberikan keterangan bahwasanya pertemuan, bukan sekadar temu kangen lintas generasi. Namun lahir dari keresahan yang mendalam, bahwa ada sesuatu yang tak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian ujarnya saat memberikan konfirmasi, kala dihubungi via hubungan selular oleh awak media. Jakarta, Senin (27/04)

Pande aktivis 90 an, menyebut kegelisahan perlahan tapi pasti, mengarah ke satu titik “pusat kekuasaan sebagai centrum of power

Segenap elemen civil society menyadari melemahkan sendi-sendi kenegaraan dan hilangnya kepatutan dalam etika bernegara.
Pande menegaskan bahwa menjadi preseden buruk menjadi “bara api” yang setiap saat memicu krisis politik merusak konsolidasi demokrasi yang sangat diperlukan bagi terbentuknya tatanan masyarakat demokratis dan inklusif.

Bacaan Lainnya

Hingga itu, beberapa poin dilontarkan dalam maklumat politik Temu Aktivis 80/90 & genZ di Jakarta, yakni sebagai berikut:
1. Kita sedang menyaksikan apa yang oleh Hannah Arendt disebut sebagai “The Banality of Evil” banalitas kejahatan.

Ketika yang salah menjadi biasa, dan yang biasa dianggap wajar. Korupsi tak lagi memalukan, bahkan nyaris diperlakukan sebagai keterampilan.

Koncoisme dipertontonkan tanpa rasa sungkan. Politik dinasti tumbuh subur, dipelihara oleh praktik politik uang. Demokrasi pun menyempit, menjadi ruang eksklusif bagi elite penguasa, legislatif, dan
oligarki.

2. Sementara itu, ekonomi biaya tinggi tidak lagi dipandang sebagai kegagalan, melainkan berubah menjadi mekanisme sistematis untuk menghisap rakyat demi kepentingan segelintir orang.

3. Dalam situasi seperti ini, berbagai program populis dihadirkan: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan beragam bantuan sosial lainnya. Namun pertanyaan mendasar tak bisa dihindari: apakah ini sungguh untuk rakyat, atau sekadar wajah lain dari pengelolaan anggaran yang sarat kepentingan? Ketika fungsi pengawasan legislatif melemah, terkunci dalam konfigurasi single majority, maka ruang kontrol publik ikut
menyempit.

4. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa arah pengelolaan negara mulai bergeser. Dari citacita welfare state, menuju kecenderungan predatory state (negara yang bukan lagi melindungi), tetapi justru menggerus hak-hak rakyatnya. Kritik tidak dijawab dengan perbaikan, melainkan dilawan dengan narasi tandingan, bahkan adu domba. Ruang publik dipenuhi suara-suara yang bukan untuk mencerahkan, tetapi untuk membenarkan.

5. Di titik inilah, persoalan tidak lagi semata soal kebijakan, tetapi soal arah moral kekuasaan. Soekarno pernah mengingatkan bahwa perubahan membutuhkan keberanian sekaligus kesiapan perangkatnya.

Namun hari ini, kita justru melihat jurang antara kekuasaan dan kepentingan rakyat semakin melebar. Yang dibutuhkan bukan sekadar pemimpin, tetapi penyelenggara negara yang memahami penderitaan rakyat, menjunjung integritas, dan bekerja
dengan visi kebangsaan, bukan sekadar menjaga jejaring kekuasaan.

6. Gejala kemunduran demokrasi pun semakin terasa. Kekerasan terhadap aktivis dan kriminalisasi suara kritis menunjukkan bahwa ruang kebebasan tidak lagi aman. Aparat yang seharusnya melindungi, kerap dipersepsikan sebagai alat tekanan. Di saat yang sama, keterlibatan militer dalam ranah sipil menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya prinsipprinsip demokrasi yang telah diperjuangkan panjang.

7. Menghadapi situasi ini, masyarakat sipil tidak boleh mundur. Konstitusi bukan milik penguasa, melainkan kontrak sosial yang harus dijaga bersama. Rakyat tidak boleh fitempatkan hanya sebagai pelengkap demokrasi, tetapi sebagai penentu arah, pengawas, sekaligus penerima manfaatnya.

8. Regenerasi dan kaderisasi aktivis berwawasan kebangsaan yang inklusif dan demokratis juga
sangat urgen sebagaimana disuarakan para genZ yang hadir dalam Temu Aktvisi eks Bakor yang menyuarakan aspirasinya bahwa diperlukan GURU KADER yang non-partisan dan berintegritas serta KURIKULUM Kursus Politik yang dihantar oleh para Aktivis 80/90an.

9. Forum juga menyepakati Konsolidasi Jaringan Aktivis 80/90an dan Gen Z secara nasional.

Melalui forum BAKOR Jakarta Lintas Angkatan, semangat itu dirawat dan disatukan. Tidak
ada lagi sekat generasi, yang ada adalah satu barisan perjuangan untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

” Gerakan ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan denyut perjuangan mahasiswa, buruh, petani, dan berbagai elemen rakyat lainnya. Ke depan, tidak hanya gerakan di jalan yang diperkuat, tetapi juga fondasi berpikir melalui pendidikan politik kritis-praksis,” pungkasnya

Karena perubahan membutuhkan dua (2) hal sekaligus: keberanian bertindak dan kejernihan berpikir. Kita membutuhkan intelektual yang bergerak, dan penggerak yang berpikir. kesadaran itu harus terus dijaga. Menjadi mata dan telinga yang peka terhadap setiap kebijakan yang berpotensi membatasi ruang demokrasi.

Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak ditentukan oleh kekuasaan semata, karena Rakyat adalah pewaris sah negeri ini. Dari Jakarta, kesadaran itu dinyalakan kembali untuk kemudian menjelma menjadi gelombang yang bergerak ke seluruh penjuru negeri.

Dan bila hukum tak lagi menghadirkan keadilan, maka kebangkitan rakyat menjadi sesuatu
yang tak terelakkan.

Slogan “Lawan Lagi” kembali bergema hingga keadilan benar-benar berdiri di negeri ini.

Tertanda tangan dalam konsolidasi mengatasnama BAKOR/BKMJ dan Aktivis Generasi Zillenial, sebagai berikut:
1. Standarkiaa Latief
2. Bob R.Randilawe
3. Parulian Manullang
4. Usmar Ismail
5. Barita Sianipar
Tim Perumus Temu Aktivis 80/90&gen Z – Bakor JAKARTA:
1. Khusnul Zaini (Aktivis 80an/UIJ)
2. Yulianto W. (80an/UP)
3. Andre Donaz (80an/IKIP)
4. Nanda Abraham (80an/TRISAKTI)
5. Pande Trimayuni (Aktivis 90an/UI)
6. Abdul Rauf (Gen Z/UNAS)
7. Asbabur Riyasy (gen Z/UNJ)
8. Niko Adrian (90an/UKI)

 

(nick/temp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *