Polemik Pengadaan 25.000 Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis, Menkeu: Dulu Sudah Saya Tolak!
- account_circle Suryo S
- calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
- print Cetak
Keterangan foto : Pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program MBG (ft.istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Polemik Pengadaan 25.000 Motor Listrik Program Makan Bergizi Gratis, Menkeu: Dulu Sudah Saya Tolak!
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik.bukan karena menu makanannya, melainkan karena pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional Badan Gizi Nasional (BGN) yang viral di media sosial.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan keterkejutannya atas realisasi pengadaan tersebut.
Dalam keterangannya di Kantor Kemenkeu, Selasa (7/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menolak usulan pengadaan motor dan komputer tersebut pada tahun lalu.
Menurut Menkeu, anggaran MBG seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk kualitas gizi masyarakat, bukan untuk aset pendukung yang tidak mendesak.
“Mitra atau pelaku bisnis di program ini sudah mendapatkan keuntungan yang cukup, seharusnya mereka bisa menyediakan kendaraan secara mandiri tanpa membebani APBN,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memesan 25.000 unit motor listrik, dengan 21.801 unit di antaranya sudah terealisasi. Motor listrik tipe trail Emmo JVX GT seharga sekitar Rp56,8 juta per unit tersebut dipersiapkan untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
“Kendaraan ini bagian dari perencanaan anggaran 2025. Saat ini statusnya masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan,” jelas Dadan,seperti dikutip dari detik.com
Isu ini menuai kritik tajam dari netizen dan pengamat. Urgensi pengadaan motor mewah tersebut dipertanyakan, terutama karena muncul di tengah kebijakan efisiensi pemerintah yang memangkas hari penyaluran makan MBG dari enam menjadi lima hari seminggu demi menghemat anggaran.
Menkeu Purbaya menyatakan akan segera melakukan pemeriksaan ulang (double check) untuk mencari tahu bagaimana pengadaan yang sebelumnya ditolak tersebut tetap bisa berjalan dalam skema anggaran BGN.
(Red)
- Penulis: Suryo S
Saat ini belum ada komentar