Miris! Bantuan Pasca Banjir Desa Aek Libung Diduga Tidak Merata, Warga Sebut Ada Kerabat Kades Terima Bantuan
Tapanuli Selatan,-Temporatur.com
Penyaluran bantuan pascabanjir di Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menuai sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak banjir bandang mengaku tidak menerima bantuan, sementara beberapa warga yang tidak terdampak justru tercatat sebagai penerima bantuan.
Banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Sumatera Utara, termasuk di Desa Aek Libung, menyebabkan kerusakan cukup parah. Puluhan hingga ratusan rumah yang berada di sepanjang aliran Sungai Aek Sijorni dilaporkan rusak bahkan hanyut terbawa arus.
Namun, di tengah proses penyaluran bantuan pemerintah, muncul keluhan dari warga korban banjir yang merasa tidak mendapatkan hak mereka.
Salah satu warga terdampak, Adek Wiranto Nasution, mengaku heran karena dirinya tidak menerima bantuan meskipun bagian belakang rumahnya hanyut akibat banjir.
“Bagian belakang rumah saya hanyut terbawa arus banjir, tapi saya tidak mendapatkan bantuan.
Sementara ada warga yang rumahnya tidak terdampak justru menerima bantuan,” ungkap Adek kepada media temporatur.com.
Menurut Adek, penyaluran bantuan banjir tersebut telah berlangsung sejak Kamis (5/3/2026).
Bantuan yang diterima masyarakat bervariasi, mulai dari sekitar Rp8 juta hingga Rp20 juta per kepala keluarga, tergantung jumlah anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
Bahkan, menurut informasi yang beredar di masyarakat, ada bantuan sebesar Rp1,5 juta per orang, sehingga dalam satu KK dengan delapan anggota keluarga bisa menerima hingga sekitar Rp12 juta.
Namun yang menjadi sorotan warga, sejumlah penerima bantuan diduga bukan korban terdampak langsung banjir. Bantuan tersebut diketahui dicairkan melalui kantor pos di Kecamatan Sayur Matinggi.
Adek juga menduga sebagian penerima bantuan merupakan kerabat dari Kepala Desa Aek Libung, Parman.
“Yang mendapatkan bantuan kebanyakan justru mereka yang tidak terdampak banjir, bahkan diduga kerabat kepala desa.
Sementara kami yang benar-benar terdampak malah tidak kebagian,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia juga mempertanyakan proses pendataan korban banjir yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa bernama Yusuf.
“Kami bingung bagaimana proses pendataannya. Kami korban langsung justru tidak masuk data penerima bantuan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perangkat Desa Aek Libung belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pendataan maupun penyaluran bantuan tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat segera turun tangan untuk menelusuri persoalan ini agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Jika terbukti terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan, warga meminta agar pihak terkait bertanggung jawab dan memperbaiki sistem pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran bagi korban yang membutuhkan. (G)
