Menelusuri Borok Program BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta: Anggaran DBHCHT Mengalir, Data Pekerja Justru “Gaib”?
Ambisi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan perlindungan bagi pekerja non-formal melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) kini menyisakan tanda tanya besar.
Program yang digadang-gadang sebagai komitmen nyata Bupati Saepul Bahri ini diduga kuat jalan di tempat akibat manajemen data yang carut-marut di tingkat Diskominfo Purwakarta.
Diluncurkan dengan megah di Bale Sawala Yudistira pada 2025, program ini didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)—anggaran negara yang seharusnya dikelola secara akuntabel.
Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan narasi keberhasilan yang dicitrakan pemerintah.
Drama “Data Hilang” di Diskominfo
Kritik tajam muncul setelah sejumlah pendaftar, termasuk awak media yang telah mengisi formulir daring resmi dari Diskominfo sebanyak dua kali, justru mendapati nama mereka tidak terdaftar.
Ironisnya, saat dikonfirmasi, bagian Pengelolaan Data Diskominfo berinisial R terkesan “buang badan” dengan mengklaim data tersebut tidak ada dan justru melempar bola panas ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.
“Sangat tidak logis. Situs pendaftaran dikelola oleh Diskominfo, kami sudah mengisi dua kali, tapi saat ditagih kartu, datanya disebut hilang. Ini sistemnya yang bobrok atau memang ada penyaringan ‘orang dalam’?” ungkap salah satu pendaftar dengan nada kecewa pada Selasa 17/2/2026.
Pingpong Birokrasi
Diskominfo vs BPJS
Sikap saling lempar tanggung jawab semakin memperkeruh suasana. Pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui perwakilannya, H, menegaskan bahwa mereka hanya mengeksekusi data yang disetorkan oleh Diskominfo Purwakarta.
“Kami hanya menerima data dari Diskominfo,” tegas H. Namun, ketika data susulan dikirimkan untuk pengecekan ulang, pihak BPJS maupun Diskominfo seolah bungkam tanpa memberikan kejelasan informasi lebih lanjut.
Dugaan Tebang Pilih dan Kinerja Lemah
Ketidakjelasan nasib pendaftar ini memicu dugaan kuat adanya praktik “pilih kasih” dalam penentuan penerima manfaat. Kinerja Diskominfo Purwakarta kini berada di bawah sorotan tajam karena dianggap gagal mengelola sistem informasi publik dan justru “mengangkangi” visi Bupati yang ingin menyentuh masyarakat kecil yang selama ini tidak terproteksi jaminan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kominfo Purwakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait hilangnya data pendaftar dan transparansi penyaluran kartu BPJS yang bersumber dari dana cukai tersebut.
Masyarakat kini menunggu, apakah program ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya sekadar seremoni serapan anggaran tanpa output yang jelas?
(Ridho/Red)
