Kontroversi Penempatan Camat Sebagai Plt Dinas di Bekasi, Bayang-bayang Jual Beli Jabatan Kembali Mencuat
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menempatkan sejumlah Camat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memicu gelombang kritik dari publik.
Langkah ini dinilai tidak hanya membebani kinerja pelayanan wilayah, tetapi juga memperkuat dugaan adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan pemda.
Beban Ganda dan Efektivitas Pelayanan
Kritik utama tertuju pada beban kerja Camat yang secara geografis dan administratif sudah sangat berat dalam memimpin wilayah kecamatan.
Penunjukan para Camat sebagai Plt di dinas lain dikhawatirkan akan memecah konsentrasi dan menurunkan kualitas pelayanan bagi warga lokal.
Sejumlah pihak menilai penunjukan ini kurang mempertimbangkan aspek kompetensi. Sebagai pilihan alternatif, posisi Sekretaris Dinas (Sekdin) atau Sekretaris Dewan (Sekwan) dianggap jauh lebih layak karena mereka memiliki pengalaman teknis dan kapasitas yang relevan dengan tata kelola internal OPD terkait.
Sorotan Menteri Keuangan dan Kasus Hukum
Isu ini semakin memanas setelah Menteri Keuangan RI (Kabinet Merah Putih), Purbaya Yudhi Sadewa, menyinggung adanya data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan potensi praktik jual beli jabatan di wilayah Bekasi.
Meskipun Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sempat membantah keras tudingan tersebut dan mengeklaim proses mutasi dilakukan sesuai aturan, situasi hukum berkata lain.
Pada Desember 2025, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ade Kuswara Kunang. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi dan suap ijon proyek senilai Rp14,2 miliar dalam rangkaian proses tata kelola pemerintahan, termasuk isu rotasi jabatan.
Mendesak Reformasi Birokrasi
Guna memutus rantai penyimpangan di masa depan, para pengamat mendesak diterapkannya tiga langkah strategis:
Seleksi Transparan: Proses penunjukan Plt harus dilakukan secara terbuka, berbasis kompetensi, dan memiliki integritas yang teruji.
Pengawasan Ketat KPK:
KPK didesak untuk terus memantau setiap proses pengangkatan jabatan guna mencegah celah korupsi.
Evaluasi Objektif:
Kinerja setiap Plt yang menjabat harus dievaluasi secara berkala dan hasilnya dibuka kepada publik demi menjamin transparansi.
Saat ini, posisi kepemimpinan daerah dipegang oleh Asep Surya Atmaja sebagai Plt Bupati Bekasi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan usai penahanan Ade Kuswara Kunang.
(Red)
