BEKASI DARURAT KORUPSI: OTT Bupati Hingga Skandal Hibah NPCI Guncang Akhir Tahun 2025
Kabupaten Bekasi menutup tahun 2025 dengan catatan kelam. Rentetan skandal korupsi besar terungkap secara beruntun, mencapai puncaknya pada Kamis (18/12/2025) malam saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pucuk pimpinan daerah Kabupaten Bekasi.
OTT Bupati Bekasi dan 9 Pejabat Lainnya
Dunia politik Bekasi gempar setelah tim penindak KPK mengamankan Bupati Bekasi bersama sembilan orang lainnya dalam operasi senyap pada Kamis, 18 Desember 2025. Penangkapan ini diduga terkait dengan suap proyek infrastruktur strategis dan perizinan kawasan industri di wilayah Kabupaten Bekasi.
Hingga berita ini diturunkan, para pihak yang terjaring OTT tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
Skandal Hibah NPCI 2024
Sebelum heboh OTT Bupati, publik telah dikejutkan dengan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) tahun anggaran 2024.
Penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembinaan atlet disabilitas ini diduga merugikan negara miliaran rupiah. Jaksa penyidik menemukan adanya pemotongan anggaran dan laporan fiktif yang dilakukan secara terstruktur.
Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD
Tak berhenti di sektor eksekutif dan olahraga, lembaga legislatif juga terseret arus skandal. Kejaksaan tengah mendalami dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kasus ini mencuat setelah ditemukan ketidaksesuaian antara besaran tunjangan yang dicairkan dengan harga pasar realitas hunian di lapangan, yang mengarah pada mark-up anggaran yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Respons Masyarakat
Aktivis warga kabupaten Bekasi Ebong Hermawan yang dikenal sebagai presiden Facebook, mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jejaring yang terlibat tanpa pandang bulu.
Kondisi “darurat korupsi” ini dianggap sebagai tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi yang selama ini mengusung slogan transparansi.
“Kejadian ini sebagai tamparan keras bagi warga Kabupaten Bekasi, yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada Birokrat di Kabupaten Bekasi, tegas Ebong.
Rangkaian kejadian korupsi menandakan krisis kepemimpinan mencedari mandat dan kepercayaan warga Kabupaten Bekasi, imbuh nya
Situasi di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat terpantau sepi pasca-penangkapan, sementara beberapa ruangan penting telah dipasangi segel garis merah-hitam milik KPK
Masyarakat kini menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari KPK dan Kejaksaan terkait status hukum para pejabat yang terlibat.
(Red)
