Viralnya Berita Korupsi Besar-Besaran, Sejumlah Kepala Desa di Sumenep, Study Tiru ke IKN. Aktifis Meminta KPK Audit Dana Desa
Anggota LMR RI Kab. Sumenep, meminta aktifis Madura di Jakarta, untuk mendesak KPK mengaudit dana Desa di Madura, terutama di pulau ujung timur Madura, yakni Kab. Sumenep.
Setelah vital, raibnya sejumlah uang bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) di Kab. Sumenep, dan menetapkan tersangka Kabid Perkimhub Kab. Sumenep, Rizal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) kini sejumlah pihak juga menekan para aktor yang bermain dibalik layar bantuan tersebut.
Amiruddin, mengaku banyaknya kegiatan kemasyarakatan di Kab. Sumenep, disponsori oleh Kepala DPMD, Camat sebagai aktor utama adalah Bupati Kab. Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.MH
Ia juga mengatakan, apa motifnya perjalanan Kepala Desa lewat Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kab. Sumenep, publik pertanyakan itu, kemudian pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakatnya.
” Saya melihat unggahan tiktoker Madura, kesel dan marah, tapi karena saya sadar, bukan pejabat dan bukan perangkat Desa, jadinya tidak memiliki kekuatan ”
Namun, sambungnya, pihaknya tetap ingin mengetahui apa alasan Kepala DPMD lari dari kejaran media, sehingga publik menilai jika kegiatan study tiru ke IKN itu terkesan sangat dipaksakan untuk menghabiskan sisa-sisa anggaran.
” Ini drama licik para pejabat, melalui program kegiatan, pihaknya berhasil membikin gerbong dengan memanfaatkan semua Kepala Desa sebagai pemain sekaligus pelaku kejahatan”
Dikatakan Amiruddin, Wajah Kepala Desa di IKN seperti terlihat sangat lelah namun dipaksakan, hati kecilnya menolak tapi tak tahan menahan gejolak dan tekanan dari atas, yakni pimpinan.
Dari situlah, Kata Aniruddin, bahwa keberhasilan Bupati Kab. Sumenep, bisa menekan para pejabat untuk melakukan korupsi secara berjamaah, dengan tanpa berdasarkan dan berdalih untuk kemasyarakatan.
” Maka, saya meminta para aktifis di Kab. Sumenep untuk bersuara, baik lewat unggahan tiktok atau pun media online, agar KPK dan menteri keuangan segera mengaudit keuangan di daerah, termasuk DD-ADD di Kab. Sumenep”
Selain itu, kita berharap, Kepala DPMD dapat menjelaskan, hasil monitoring tahun lalu yang ke Bandung, dampaknya kepada Desa dan sekarang Ke IKN, kita tunggu komentarnya,pungkasnya .
(Moh. Anwar*)
