Breaking News
light_mode
Beranda » Kesehatan » MUI Minta Pemerintah Hati-hati terkait Rencana Kenaikan Tarif Iuran BPJS

MUI Minta Pemerintah Hati-hati terkait Rencana Kenaikan Tarif Iuran BPJS

  • account_circle Suryo S
  • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.


JAKARTA,- Rencana pemerintah untuk menaikan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Lembaga Kesehatan MUI Dr dr Bayu Wahyudi.

Dokter Bayu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terkait rencana kenaikan iuran tarif BPJS 2026. Dokter Bayu menjelaskan, rencana tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara sustainabilitas BPJS dan beban masyarakat.

“Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan penolakan publik atau justru memperburuk akses kesehatan bagi kelompok miskin,” kata dr Bayu kepada Media, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, dia meminta agar pemerintah juga harus transparan dalam mengelola dana, termasuk pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

Direktur BPJS Kesehatan 2016-2021 ini meminta agar pemerintah juga menjamin bahwa kenaikan tarif berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan, serta kualitas hidup dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

“Pemerintah perlu memastikan kenaikan iuran juga berdampak pada peningkatan insentif bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang selama ini sering dianggap kurang memadai di layanan BPJS Kesehatan karena tarif INA CBGs yang terlalu rendah sehingga tidak memenuhi jasa pelayanan Named dan Nakes serta operasional Faskes,” ungkapnya.

Ketua Umum PP Masyarakat Kesehatan Syariah ini mengingatkan rencana tersebut juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, serta masyarakat Daerah Perbatasan Terpencil dan Kepulauan (DPTK).

Kemudian, dia meminta agar pemerintah menjelaskan alasan kenaikan dan menjamin dana iuran digunakan secara optimal untuk pelayanan kesehatan untuk kepentingan peserta JKN.

“MUI mungkin mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain (misalnya dari APBN atau optimalisasi anggaran) agar tidak membebani peserta khususnya peserta non penerima bantuan iuran (Non PBI) seperti peserta mandiri (peserta bukan penerima upah),” ungkapnya.

Dia menekankan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak luas, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkannya.

Untuk itu, menurutnya, perlunya subsidi tetap bagi kelompok miskin dan penyesuaian tarif berdasarkan strata pendapatan. Selain itu, dia meminta agar pemerintah melakukan Universal Health Coverage (UHC) pada semua penduduk yang belum tercober JKN.

“Sesuai Undang-Undang JKN Nomor 40 Tahun 2004 dan UU BPJS Nomor 24 Tahun 2011 yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin dibiayai oleh pemerintah,” tegasnya.

Dia meminta agar kenaikan tarif harus diikuti penyesuaian tarif INA-CBGs (sistem klaim BPJS) ke rumah sakit (FKTL) dan klinik, serta praktek dokter perorangan (FKTP) agar tidak merugikan penyedia layanan. Menurutnya, selama ini banyak dikeluhkan faskes penyedia pelayanan kesehatan.

“Realita di lapangan sampai saat ini banyak faskes mengeluh tarif BPJS tidak menutup biaya operasional. Jika klaim ke faskes tidak memadai, dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas layanan atau terjadi fraud (kecurangan) yang dilakukan faskes (baik FKTP maupun FKTL) karena terpaksa melakukannya untuk menutup biaya operasional, hingga terjadi penolakan pasien BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan dan terutama akan terasa di daerah DPTK,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi APBN untuk BPJS seperti menaikan subsidi PBI, alih-alih hanya mengandalkan iuran peserta. Selain itu, melakukan pengawasan defisit, karena BPJS kerap defisit akibat kecurangan (upcoding, fraud) sehingga perlu penguatan pengawasan.

“Sosialisasi manfaat kenaikan iuran agar masyarakat memahami tujuannya, misalnya untuk perluasan cakupan layanan atau stabilitas sistem,” ungkapnya.

Dia mendorong pemerintah juga memanfaatkan Coordination on Benefits (COB) dengan asuransi komersil lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat yang ingin pelayanan kesehatan, fasilitas sarana yang lebih dapat dipenuhi.

(Red)

  • Penulis: Suryo S

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto Istimewa

    Edy Irawan Depinitif Kades Talang Benteng Angkat Bicara Terhadap Ocehan Supriyanto di Akun Tiktok Miliknya

    • calendar_month Senin, 2 Okt 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Edy Irawan Depinitif Kades Talang Benteng Angkat Bicara Terhadap Ocehan Supriyanto di Akun Tiktok Miliknya

  • Usulan Reforma Agraria di Pagaran Dibahas, Sejumlah Pihak Perkuat Koordinasi

    • calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
    • account_circle Suryo Sudharmo
    • 0Komentar

    PAGARAN – Temporatur.com |Pembahasan usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kecamatan Pagaran menjadi fokus dalam kunjungan kerja Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., ke Kantor Camat Pagaran, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan jajaran kecamatan, perangkat daerah, pemerintah desa, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas usulan TORA sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang […]

  • Achmad Gunawan SH.MH, Berjuang Mewujudkan Mimpi mimpi Menjadi ASN

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Achmad Gunawan SH.MH, Berjuang Mewujudkan Mimpi mimpi Menjadi ASN

  • Bey Machmudin: Banjir 81 Persen Terkendali di Kawasan Bandung Selatan

    • calendar_month Selasa, 2 Jan 2024
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG – JABAR Temporatur.com SelanjutnyaKH Ronggosutrisno Tahir Ajak Bangsa Indonesia Kembali Menengok Laut: 80 Tahun Menghadap ke Darat, Potensi Maritim Jangan DilupakanPenjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan di musim hujan penanganan banjir untuk kawasan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Andir di Kabupaten Bandung akan berkurang 81 persen. Hal itu diungkapkan Bey sesudah meninjau Kolam Retensi […]

  • Gagal Kelola Dana APBD Tapi Mau IPO, Manajemen PAM Jaya Dituntut Jawab Misteri Selisih Anggaran Miliaran Rupiah

    • calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

      JAKARTA, TEMPORATUR.COM Ambisi PT PAM Jaya untuk melantai di bursa saham melalui skema Initial Public Offering (IPO) menghadapi ujian serius. Di tengah upaya memperkuat struktur perusahaan dan mengejar target cakupan layanan air perpipaan 100 persen di Jakarta, pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut justru dibayangi sejumlah catatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. ‎ ‎Temuan […]

  • Dinas CTKR dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Gelar Sertijab

    • calendar_month Selasa, 28 Mar 2023
    • account_circle Suryo S
    • 0Komentar

    Kabupaten Bekasi -Jabar || Temporatur.com Serah terima jabatan (Sertijab) pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi,dari Plt H. Suhup, SH,MM,.kepada Benny Sugiarto Prawiryo ST, M.SI, berlangsung pada Senin, 27 /03/2023. SelanjutnyaKH Ronggosutrisno Tahir Ajak Bangsa Indonesia Kembali Menengok Laut: 80 Tahun Menghadap ke Darat, Potensi Maritim Jangan DilupakanAcara Sertijab Dinas Cipta Karya dan […]

expand_less