Ibu Kota Nusantara (IKN) Diusulkan Menjadi Ibu Kota Kaltim?
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan bahwa Golkar akan melakukan kalkulasi untung-rugi jika status Ibu Kota Nusantara (IKN) diubah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, bukan lagi ibu kota negara. Ini karena proyek IKN telah melibatkan banyak investasi, termasuk dari sektor swasta.
“Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Adies saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat,18/7/2025 dikutip dari Kompas.com
Partai Golkar menekankan pentingnya kajian mendalam sebelum melakukan perubahan status IKN.
Perubahan status IKN memerlukan pembahasan ulang antara Pemerintah dan DPR.
Golkar mempertimbangkan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, target ekonomi lima tahun ke depan, dan kelanjutan investasi yang sudah masuk.
“Kalau ada perubahan, itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintahan dan DPR. Kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” jelas Adis
Sebelumnya partai NasDem mengusulkan agar IKN sementara dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim, dan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara..
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan kondisi politik saat ini. Langkah itu, kata dia, sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak.
“Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang,” kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat, (18/07).
Proyek IKN merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga perubahan harus diperhitungkan secara menyeluruh. Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dan memperhatikan sinergi skema pendanaan dan kesinambungan fiskal.
(Red)
