Aktivis Bala Adat Dayak Tolak Transmigrasi di Kalbar: Ancaman bagi Masyarakat Adat
Temporatur.com, Kubu Raya, Kalimantan Barat – Tokoh dan aktivis Bala Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menolak keras rencana program transmigrasi pemerintah pusat. Penolakan ini disampaikan dalam pernyataan sikap resmi, Sabtu (13/7), menyatakan keresahan atas kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat.
“Kami menolak program transmigrasi,” tegas Ulianis, S.Pd., perwakilan Bala Adat. “Ini bukan solusi, malah ancaman. Kebijakan ini berpotensi memicu konflik sosial, mempersempit ruang hidup, dan melanggar prinsip keadilan sosial,” lanjutnya dalam konferensi pers di Kubu Raya.
Bala Adat menilai anggaran triliunan rupiah untuk transmigrasi justru memperparah ketimpangan sosial dan ekologis. Dana tersebut, menurut mereka, lebih tepat dialokasikan untuk pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, khususnya di pedalaman dan perbatasan Kalbar.
“Banyak daerah kami yang belum merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Infrastruktur dasar masih jauh dari layak. Kami minta negara hadir, bukan membawa masalah baru,” ujar Ulianis.
Bala Adat menekankan pentingnya pembangunan berbasis kearifan lokal dan dialog dengan masyarakat adat, bukan kebijakan top-down yang berisiko menimbulkan ketegangan. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Kalimantan sebagai “lahan kosong” tanpa mempertimbangkan hak historis dan eksistensi komunitas adat yang telah berabad-abad hidup berdampingan dengan alam.
Jika program transmigrasi dipaksakan, Bala Adat memperingatkan potensi resistensi sosial yang meluas di Kalbar.
Tuntutan Bala Adat Dayak Kubu Raya:
1. Penolakan program transmigrasi di Kalimantan, khususnya Kalbar.
2. Pengalihan anggaran transmigrasi untuk: bedah rumah warga miskin, pembangunan infrastruktur dasar di pedalaman (jalan, listrik, air bersih), serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
3. Pendekatan partisipatif dan perlindungan hak masyarakat adat dalam pembangunan.
4. Penolakan perampasan ruang hidup atas nama pembangunan.
Bala Adat menyerukan persatuan masyarakat adat Kalbar untuk menjaga tanah leluhur dan melawan kebijakan yang mengancam eksistensi mereka. “Kami bukan anti pembangunan, tapi menolak pembangunan yang mengabaikan kami,” pungkas Ulianis.
Sumber: Ulianis, S.Pd.
