Halal Bihalal dan Syukuran Posko Pengurus DPP Guyub Purna Jaya

Tuntutan empat tahun penjara terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan (Tuper) DPRD Tahun Anggaran 2022 memunculkan desakan agar aparat penegak hukum menelusuri seluruh mata rantai pengambilan kebijakan. LSM Trinusa mempertanyakan apakah pertanggungjawaban hukum dalam perkara bernilai puluhan miliar rupiah tersebut telah mengungkap peran setiap pihak secara proporsional, termasuk pejabat eksekutif dan legislatif yang berwenang pada periode terkait.

Hisense Meraih Penghargaan Brand Champion of the Year di Ajang Indonesia Brand Champion 2025

Tampung Aspirasi Masyarakat, Camat Kedungwaringin Gelar Musrenbang Tahun Anggaran 2027

KABUPATEN BEKASI – Jawa Barat Temporatur.com SelanjutnyaKH Ronggo Sutrisno T, Berharap Presiden Prabowo Segera Selesaikan Kegaduhan Nasional Secara Adil dan TegasTerima kunjungan Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan, DPD KNPI Kabupaten Bekasi akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama untuk jaminan keselamatan kerja terhadap pengurusnya Dalam komentarnya, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten […]

TAPUT, Temporatur.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan setempat resmi menerapkan Program 5 Hari Sekolah di 280 satuan pendidikan, terdiri dari 227 SD dan 53 SMP. Sekolah yang melaksanakan program ini diprioritaskan bagi yang telah menerima MBG sejak 9 Februari 2026. SelanjutnyaKH Ronggo Sutrisno T, Berharap Presiden Prabowo Segera Selesaikan Kegaduhan Nasional Secara […]

Hari itu, Kamis pagi yang cerah di Pontianak. Suasana di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat tampak lebih ramai dari biasanya. Di Ruang Meranti, satu per satu perwakilan buruh dari berbagai organisasi memasuki ruangan dengan langkah tegas, membawa harapan dan tuntutan. Mereka adalah bagian dari Aliansi Buruh Sawit Kalimantan Barat (ABS Kalbar) — suara-suara dari balik kebun kelapa sawit yang selama ini sering tenggelam dalam sunyi.
Sekitar pukul 10.00 WIB, audiensi dengan Komisi V DPRD dimulai. Sebanyak 25 orang delegasi mewakili berbagai organisasi buruh, di antaranya SBK Kalbar, FSPBR, GSBI Bengkayang, SERBUK, AGRA, Link-AR Borneo, serta Seknas Koalisi Buruh Sawit (KBS). Mereka tak hanya membawa daftar masalah, tapi juga membawa semangat untuk perubahan: mendesak lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh Sawit.
Satu per satu perwakilan menyampaikan kenyataan di lapangan: upah yang tak sebanding dengan beban kerja, sistem kontrak yang terus diperluas, tekanan target kerja yang melumpuhkan, hingga praktik outsourcing yang merampas kepastian kerja. Mereka juga mengangkat persoalan besar lainnya: minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang terus terjadi.