Disebut Rugikan Negara Miliaran Rupiah Pemkab Karawang Kena Sodomi
Pemerintah Kabupaten Karawang disorot karena dianggap terlibat dalam kebobolan dana ratusan miliar rupiah oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Menurut Ali Sopyan Tim Divisi Investigasi WRC (Wach Relation of Corruption), oknum- oknum pejabat koruptor di Karawang tampil begitu percaya diri pasalnya puluhan kasus korupsi yang merugikan dana APBD/APBN terjadi secara rutin tanpa tindakan hukum yang tegas. Contohnya, kelebihan pembayaran untuk proyek-proyek pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan di Karawang dapat mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya, kacau pemkab Karawang kena sodomi korupsi, cetus Ali Sopyan, pada Kamis 16/01/2025.
Ali membeberkan bahwa salah satu contoh kasus adalah kelebihan pembayaran untuk pembangunan Jembatan Walahar yang dilaksanakan oleh PT TMK dengan nilai fantastis sebesar Rp1.148.482.722,79. Meski hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa jembatan tersebut memenuhi syarat kekuatan yang direncanakan, namun masih diperlukan perbaikan pada abutmen agar jembatan tetap dapat digunakan secara aman, kata Ali Sopyan
“Proses pemeriksaan BPK melibatkan tim ahli bantuan teknis konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung untuk memastikan kualitas pekerjaan. Hasil pemeriksaan menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp230.382.312,79 dan koreksi harga sebesar Rp918.100.410,00, yang membuat total kelebihan pembayaran menjadi Rp1.148.482.722,79. Hal ini kemudian diklarifikasi kepada pihak terkait pada Mei 2024 dengan dokumentasi yang lengkap.
“Korupsi di lingkungan pemerintah harus ditindak tegas demi kepentingan masyarakat Karawang. Perlu kerjasama antara berbagai pihak, seperti BPK, Kejaksaan, dan Polri, dalam mengungkap dan memberantas praktek korupsi dengan cara-cara yang efektif. Masyarakat juga perlu turut serta dalam pengawasan terhadap penggunaan dana publik agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang, ujar Ali Sopyan yang pimpinan Media Rajawalinwews Group.
Ali Sopyan menambahkan bahwa lsebagai warga negara yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, kita semua memiliki peran penting dalam memerangi korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan, pungkasnya.**
(SS/Red)
