Andai Prabowo-Megawati Jadi Bertemu, Aktivis 98: Suhu Politik Akan Menjadi Lebih Baik Atau Sinyal Buruk Bagi Demokrasi?

Andai Prabowo-Megawati Jadi Bertemu, Aktivis 98: Suhu Politik Akan Menjadi Lebih Baik Atau Sinyal Buruk Bagi Demokrasi?

Jakarta – Temporatur.com || Terkait wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dalam waktu dekat. Jika pertemuan ini terjadi, maka bisa saja suhu politik tanah air akan kondusif, tidak lagi memanas, atau ini sinyal buruk bagi Demokrasi. Hal ini dikatakan, mantan aktivis 98 (PRD-red), Kamper.

“Jika dalam waktu dekat pertemuan antara Prabowo dan Megawati terjadi, pastinya akan membawa suhu politik di negara ini sedikit kondusif, tidak lagi memanas, atau sebaliknya?, ” kata Kamper saat ditemui dilokasi kebakaran di komplek niaga Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis dinihari (16/01).

Diketahui sebelumnya, wacana pertemuan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto mencuat usai PDIP merayakan HUT-nya yang ke-52. Sinyal ini terlihat saat Megawati terekam saat mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang telah meluruskan sejarah.

“Terima kasih Pak Presiden Prabowo yang telah menghapus TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, ” ucap Megawati Soekarnoputri di sela-sela Kongres Partai berlambang Kerbau Moncong Putih, di Lenteng Agung, Jum’at (10/01).

Foto: Megawati Soekarnoputri di Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke 52, Lenteng Agung, Jakarta Selatan

“Diketahui TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967, yang isinya tuduhan terhadap Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno sebagai penghianat serta terlibat dalam G30S/PKI, ” kata Kamper.

Bak gayung bersambut, sinyal ini terbukti dengan diutusnya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menemui Ketum PDIP. Hal ini diperkuat Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang mengatakan tidak ada hambatan untuk kedua tokoh Bangsa Megawati bertemu dengan Prabowo.

Bacaan Lainnya

Ketika nantinya keputusan PDIP untuk bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto, maka jangan lagi berharap akan ada partai politik yang galak untuk menjadi check and balances. “Hal ini akan menjadi sinyal buruk bagi Demokrasi Indonesia, ” ujar Kamper.

“Hal ini terbukti ketika PDI Perjuangan memilih untuk tidak menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto, “pungkas Kamper.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *