5 Cara Meningkatkan Kompetensi Karyawan di Era Digital

Relawan Lasarus Siap Satukan Keberagaman Dalam Acara Halal Bihalal Akbar Demi Kemajuan Kalbar

Dengan kedatangan Bank Mandiri hari ini, kebenaran akan terungkap apakah Iwan Sumule benar-benar telah menarik uang sebesar 5 Milyar dari rekening bersama tanpa izin kami, yang seharusnya digunakan untuk biaya kampanye Pileg 2014 di Papua.

Bekasi – Temporatur.com, Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah, SH., MH., menggelar kegiatan halal bihalal atau silaturahmi saling memberi maaf dengan PJU Polsek Setu, selesai pelaksanaan apel pagi di halaman mako Polsek Setu, Rabu (9/4/2025). Sebelumnya Kapolsek Setu mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama Operasi Ketupat 2025, sehingga opersasi […]

Taput – Temporatur.com |Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan terus diwujudkan hingga ke wilayah terpencil. Jarak yang jauh dan medan yang menantang tidak menjadi penghalang untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas. Sebagai bentuk kepedulian tersebut, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., meninjau […]

JAM DATUN dan PT Nindya Karya Jalin Kerja Sama untuk Mitigasi Risiko Hukum di Bidang Konstruksi

*APBD Kabupaten Bekasi setiap tahun Membengkak Buat Belanja Pegawai*

Bekasi-MHB
Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang masuk kedalam kategori Kabupaten yang memiliki APBD terbesar di Provinsi Jawa barat yang mencapai kisaran 7 Trilyun setiap tahunnya.

Sehingga anggaran biaya belanja pegawainya mencapai angka pantastik dengan 2 Trilyun pertahun nya dan menjadi sorotan para pemerhati publik dan lembaga sosial kontrol tak terkecuali LSM Sniper Indonesia.

Pemerhati kebijakan publik dan Ketua Umum Sniper Indonesia, Gunawan mengatakan terkait dengan keterangan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan ke media beberapa waktu lau bahwa, “hampir satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi.”

“Pegawai kita itu hampir 15 ribu ASN-nya, 15 ribu juga Non PNS-nya. Kebanyakan guru. Itu ada gajinya, ada tunjangannya, dan lainnya. Termasuk operasional dan sebagainya. Angka itu (Rp 2 triliun) tidak bisa diotak-atik.”

Atas hal itu, Gunawan menyampaikan bahwa perlunya pengkajian mengenai berapa jumlah pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) betul-betul dibutuhkan dan berapa jumlah belanja pegawai yang diperlukan di pemerintahan Kabupaten Bekasi (Realnya) agar tercipta Efesiansi anggaran.

Menurutnya, “jika satu per tiga atau sekitar Rp 2 triliun dari total APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6,6 triliun dialokasikan untuk membayar gaji ASN maupun Non ASN sampai operasional di lingkungan Pemkab Bekasi. Sementara biaya belanja infrastruktur hanya 2 trilyun dan itupun dibagikan kepada 32 SKPD. Coba bayangkan alokasi anggaran pembangunan masih minim karena habis terkuras oleh anggaran belanja pegawai.

“Kalau terus-terusan APBD Kabupaten Bekasi setiap tahunnya terkuras habis karena biaya belanja pegawai membengkak, lalu bagaimana untuk anggaran membangun infrastruktur gedung pendidikan dan kesehatan, jembatan maupun jalan? Sebab majunya suatu daerah karena terbangunnya akses pelayanan publik yang baik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan tranportasi (jalan dan jembatan). Kesemuanya itu adalah berperan penting terbangunnya masyarakat sejahtera.”

“Pemkab Bekasi harus berani melakukan efesiensi anggaran dibelanja pegawai atau melakukan inopasi-inopasi mencari potensi potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi ataupun pajak daerah,” pungkas Gunawan.