Penyandang Disabilitas

Penerimaan ASN bagi penyandang disabilitas bantak menuai keluhan khususnya di daerah – daera, karena persyaratan pendidikan yang tinggi, yaitu setingkat Sarjana (S1).

Disisi lain ada yang terabaikan terkait hak sesama warga negara, yang tidak atau belum bisa mengikuti program pendidikan Sekolah Rakyat salah satunya seperti masyarakat penyandang Disabilitas

kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia pak Prabowo Subianto untuk memprioritaskan terkait penanganan kemiskinan terlebih lagi yang dialami masyarakat Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia

Pemdaprov Jabar Dukung Percepatan Pendataan Penyandang Disabilitas

Sosialisasi ini sangat membantu kami, khususnya para tuna netra, untuk lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi dampaknya,” kata salah seorang peserta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, ujar

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa, memberikan bantuan kursi roda kepada Nawan, seorang penyandang disabilitas yang berdomisili di Kp. Rawabanteng, RT 01/01, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Rabu (19/02/25).

Keterangan foto:
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin saat menghadiri pertemuan nasional rapat kerja Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) seluruh Indonesia di El Royale Hotel Bandung, Kota Bandung, Selasa (4/2/2025) (Dokpim Jabar)

Dalam Kepengurusanya NPCI di Isi oleh orang orang yang Disabilitas, sesuai tingkatan nya dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten sesuai dgn AD/ART nya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum sekaligus pendiri SKG Indonesia, Dr. Hendratmoko, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang mendukung, terutama para orang tua karateka yang selalu menjadi pilar utama. Dr. Hendratmoko menegaskan bahwa SKG CUP 2025 adalah lebih dari sekadar kompetisi, katanya.