Proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menyusul ditemukannya perbedaan substansi antara aturan yang dikeluarkan oleh panitia seleksi (pansel) dan ketentuan dalam undang-undang.
