Syaratkan Verifikasi Dewan Pers dalam Kerjasama Media, Diskominfo Purwakarta Dinilai Tabrak Aturan PURWAKARTA – Temporatur.com SelanjutnyaWujud Kepedulian, Kades Karangsari Antarkan Jenazah Orang Tua Sekdes ke Peristirahatan TerakhirKebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta yang mewajibkan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat mutlak kerjasama media dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menuai kritik tajam. Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi mencederai kemerdekaan pers. Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus M. Yasin, menegaskan bahwa langkah Diskominfo tersebut keliru secara normatif. SelanjutnyaKawal Keterbukaan Pengisian BPD di Kabupaten Bekasi, LBH Arjuna Bakti Negara Buka Posko PengaduanMenurutnya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak pernah mengamanatkan verifikasi Dewan Pers sebagai syarat wajib bagi media untuk menjalankan fungsi jurnalistik maupun menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah. “Verifikasi Dewan Pers itu instrumen administratif dan profesional, bukan izin usaha atau dasar hukum keberadaan media. SelanjutnyaDugaan Penganiayaan Teknisi Saat Bertugas, Tanggung Jawab PT Pesona Daya Encho DisorotDiskominfo […]
